Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020 dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting. Bahkan, kalau bisa sebelum rapat Badan Anggaran (Banggar) dilakukan.
"Saat nanti MoU KUA-PPAS antara DPRD dengan Gubernur, kami tidak ingin nanti DPRD menyepakati sesuatu yang tidak jelas isinya. Jangan sampai jika ada masalah anggaran di kemudian hari, pihak eksekutif dan legislatif saling lempar tanggung jawab," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 November 2019.
Dia menyebut bilang pihaknya menyoroti tidak berubahnya angka APBD 2020 di e-budgeting. Sebelumnya, dilakukan Rapat Anggaran pada Rabu, 23 Oktober 2019, dimana APBD 2020 turun dari Rp95,9 triliun menjadi Rp89,4 triliun.
"DPRD disuruh bersih-bersih anggaran belanja biar turun jadi Rp 89,4 triliun padahal harusnya eksekutif tuntaskan dulu bersih-bersih itu," kata
Ia menjelaskan bahwa selama dua pekan pembahasan ada banyak kegiatan yang anggarannya ditambah dan dikurangi. Bahkan ada kegiatan baru yang diusulkan atau dihapus tanpa dasar surat atau penjelasan resmi yang bisa dijadikan pegangan.
"Ada banyak versi, ini membingungkan para anggota DPRD dan publik. Kalau kami tidak jeli, kami pun dibuat bingung ini anggaran versi mana yang dibahas di rapat komisi," tambah dia.
Ia cemas, pola anggaran siluman bisa terjadi lagi. Atau muncul anggaran yang tak pernah ada di KUA-PPAS 2020. Oleh karena itu, Idris menyarankan agar semua hasil pembahasan dimasukkan dalam sistem e-budgeting supaya tidak rawan manipulasi, bahkan sebelum rapat Banggar.
Gubernur Anies telah menerbitkan Pergub No 28 Tahun 2019 mengenai implementasi e-budgeting. Artinya, input di sistem e-budgeting harus menjadi referensi utama perencanaan anggaran di Jakarta.
Saat ini rapat Rancangan KUA-PPAS 2020 di Komisi B dan D masih berlangsung. Setelah semua selesai, akan diadakan rapat Banggar. Akan ada beberapa tahap lagi sebelum akhirnya ketok palu APBD 2020, yang ditargetkan 30 November 2020.
Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020 dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting. Bahkan, kalau bisa sebelum rapat Badan Anggaran (Banggar) dilakukan.
"Saat nanti MoU KUA-PPAS antara DPRD dengan Gubernur, kami tidak ingin nanti DPRD menyepakati sesuatu yang tidak jelas isinya. Jangan sampai jika ada masalah anggaran di kemudian hari, pihak eksekutif dan legislatif saling lempar tanggung jawab," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 November 2019.
Dia menyebut bilang pihaknya menyoroti tidak berubahnya angka
APBD 2020 di e-budgeting. Sebelumnya, dilakukan Rapat Anggaran pada Rabu, 23 Oktober 2019, dimana APBD 2020 turun dari Rp95,9 triliun menjadi Rp89,4 triliun.
"DPRD disuruh bersih-bersih anggaran belanja biar turun jadi Rp 89,4 triliun padahal harusnya eksekutif tuntaskan dulu bersih-bersih itu," kata
Ia menjelaskan bahwa selama dua pekan pembahasan ada banyak kegiatan yang anggarannya ditambah dan dikurangi. Bahkan ada kegiatan baru yang diusulkan atau dihapus tanpa dasar surat atau penjelasan resmi yang bisa dijadikan pegangan.
"Ada banyak versi, ini membingungkan para anggota DPRD dan publik. Kalau kami tidak jeli, kami pun dibuat bingung ini anggaran versi mana yang dibahas di rapat komisi," tambah dia.
Ia cemas, pola anggaran siluman bisa terjadi lagi. Atau muncul anggaran yang tak pernah ada di KUA-PPAS 2020. Oleh karena itu, Idris menyarankan agar semua hasil pembahasan dimasukkan dalam sistem e-budgeting supaya tidak rawan manipulasi, bahkan sebelum rapat Banggar.
Gubernur Anies telah menerbitkan Pergub No 28 Tahun 2019 mengenai implementasi e-budgeting. Artinya, input di sistem e-budgeting harus menjadi referensi utama perencanaan anggaran di Jakarta.
Saat ini rapat Rancangan KUA-PPAS 2020 di Komisi B dan D masih berlangsung. Setelah semua selesai, akan diadakan rapat Banggar. Akan ada beberapa tahap lagi sebelum akhirnya ketok palu APBD 2020, yang ditargetkan 30 November 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
