Jakarta: Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyebut banyak kejanggalan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2020. Masalah bukan hanya soal pembelian lem Aibon Rp82,2 miliar.
"Polemik Aibon cuma pemantik saja. Kalau ditelusuri yang lucu-lucu ini ada banyak sekali" kata Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest di diskusi Populi Center Jakarta, Rabu, 6 November 2019.
Selain lem Aibon, DPRD memang menemukan masalah di dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Salah satunya, biaya konsultan penataan kampung kumuh untuk satu RW yang mencapai Rp556 juta.
Kisruh yang membuat eks Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Edy Junaedi dan eks Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra mundur ini sejatinya tak perlu terjadi. Pemerintah Provinsi (Pemprov), kata Rian, mestinya transparan sejak awal.
"Kami (minta data anggaran) sudah bersifat secara resmi pada kepala Bappeda sebanyak empat kali, supaya Pak (Gubernur) Anies Baswedan dan jajarannya membuka data secara resmi sampai tingkat komponen. Tapi, tidak ditanggapi," jelas Rian .
Menurut dia, komentar Anies yang mengatakan sistemnya e-Budgeting tidak pintar hanya melempar tanggung jawab. Pasalnya, sudah empat kali ada siklus penyusunan anggaran selama kepemimpinan Anies.
"Kalau ini terjadi pada siklus pertama masih bisa dimaklumi. Tapi ini bukan yang pertama," jelas dia.
Jakarta: Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyebut banyak kejanggalan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2020. Masalah bukan hanya soal pembelian lem Aibon Rp82,2 miliar.
"Polemik Aibon cuma pemantik saja. Kalau ditelusuri yang lucu-lucu ini ada banyak sekali" kata Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest di diskusi Populi Center Jakarta, Rabu, 6 November 2019.
Selain lem Aibon, DPRD memang menemukan masalah di dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Salah satunya, biaya konsultan penataan kampung kumuh untuk satu RW yang mencapai Rp556 juta.
Kisruh yang membuat eks Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Edy Junaedi dan eks Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra mundur ini sejatinya tak perlu terjadi. Pemerintah Provinsi (Pemprov), kata Rian, mestinya transparan sejak awal.
"Kami (minta data anggaran) sudah bersifat secara resmi pada kepala Bappeda sebanyak empat kali, supaya Pak (Gubernur) Anies Baswedan dan jajarannya membuka data secara resmi sampai tingkat komponen. Tapi, tidak ditanggapi," jelas Rian .
Menurut dia, komentar
Anies yang mengatakan sistemnya
e-Budgeting tidak pintar hanya melempar tanggung jawab. Pasalnya, sudah empat kali ada siklus penyusunan anggaran selama kepemimpinan Anies.
"Kalau ini terjadi pada siklus pertama masih bisa dimaklumi. Tapi ini bukan yang pertama," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
