Ilustrasi gedung DPRD DKI. Foto: MI/Panca Syurkani
Ilustrasi gedung DPRD DKI. Foto: MI/Panca Syurkani

Politikus PAN Sebut Pemprov DKI Keterlaluan

Nasional kisruh apbd dki
Sri Yanti Nainggolan • 06 November 2019 12:23
Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani kesal dengan cara kerja Pemprov DKI dalam penyusunan anggaran APBD 2020. Dia tak heran kasus anggaran lem menyeruak ke publik.
 
"Masa mengevaluasi anggaran milliaran bahannya baru dikasih saat rapat H-1 menit? Kalau bukan keterlaluan apa namanya?" ujar Zita di Jakarta, Rabu, 6 November 2019.
 
Zita menilai kasus lem adalah puncak dari gunung es. Ia mengungkapkan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2020, penyusunan perlu transparansi dan akuntabilitas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kurang satu, kepercayaan. Komunikasi yang baik dan sinergitas harus dibangun. Kan DPRD dan Pemprov adalah mitra," kata dia.
 
Politikus PAN itu berharap pihak Pemprov mau bekerja sama terkait penyusunan anggaran APBD. Hal itu juga berkaitan dengan tugas dewan, yaitu anggaran, pengawasan, dan legislasi (pembuatan peraturan daerah).
 
"Itu dimaksimalkan agar tak ada anggaran mistis," tegas dia.
 
Namun, Zita kurang setuju Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dibuka ke publik sebelum dibawa ke anggota dewan. Dia menilai hal itu melangkahi fungsi DPRD.
 
"Setelah dibahas dan analisa di DPRD boleh, bahkan warga Jakarta wajib tahu setelah jadi anggaran," tutur dia.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif