Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: MI/Mohamad Irfan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: MI/Mohamad Irfan

Anies Pertanyakan Dasar Penetapan Kontribusi 15% dari Pengembang

Nasional reklamasi teluk jakarta
Nur Azizah • 26 Juni 2019 23:41
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan dasar penetapan kontribusi 15 persen yang harus dibayarkan pengembang reklamasi kepada Pemprov DKI. Besaran kontribusi reklamasi ditetapkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
 
"Coba ditanyakan, kenapa kok 15 persen? Kenapa kok enggak 17 persen? Kenapa enggak 22 persen? Apa dasarnya?" Kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 26 Juni 2019.
 
Dia juga mempertanyakan kenapa besaran kewajiban yang harus dibayar pengembangan sempat gagal. Dia pun mengkritisi kenapa Ahok tak membahas tersebut dalam perjanjian kerjasama (PKS).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kan ada PKS kenapa enggak dibereskan dalam PKS? Pertanyaan saya pada yang kemarin, menurut saya harus dijelaskan, kenapa 15 persen, kenapa tidak 22 persen? Kan itu harus jelas bukan?" ujar dia.
 
Mantan Mendikbud ini pun meminta alasan dan dasar hukum penetapan besaran kontribusi itu. Menurutnya, masalah ini belum jelas dan Anies enggan bicara ihwal revisi Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).
 
Baca: Anies Sindir Ahok soal Aturan IMB di Pulau Reklamasi
 
Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan, kontribusi tambahan 15 persen yang bakal dibebankan pada pengembang dalam draf Raperda Reklamasi sudah berdasarkan hukum. Setidaknya ada dua dasar yang membuat Ahok berani mengeluarkan kontribusi tambahan.
 
"Kami mengacu pada Keppres Nomor 52 Tahun 1995," kata Ahok saat bersaksi buat terdakwa eks Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan ajudannya Trinanda Prihantoro di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin, 25 Juni 2016 silam.
 
Ahok menjelaskan dalam Keppres disebutkan, segala biaya pembangunan Reklamasi Pantura dibebankan bukan hanya pada wewenang di Gubernur, tapi diamanatkan segala biaya diberlakukan secara mandiri bekerja sama dengan swasta.
 
"Akhirnya kami harus buat perjanjian kerja sama dengan pengembang," lanjut Ahok.
 
Baca:Luhut Angkat Tangan Soal IMB Pulau Reklamasi
 
Selain itu, Pemprov DKI juga mengacu pada perjanjian kerja sama dengan PT Manggala Krida Yudha pada 1997. Saat itu perusahaan berniat membuat tanah reklamasi dengan dibebankan untuk membayar kontribusi tambahan.
 
"Dalam perjanjian ini disebutkan ada sumbangan pihak kedua berupa uang atau fisik infrastrukrur di luar pengembangan pihak kedua dan pihak pertama dalam rangka menambahkan kawasan Jakarta sesuai Keppres 1995," beber Ahok.
 
Sesuai dua perjanjian itu, Ahok kemudian mengadakan pertemuan dengan pengembang. Dalam pertemuan Ahok meminta supaya ada tambahan kontribusi di luar kontribusi wajib sebanyak lima persen.
 
Pada perjanjian tahun 1997 itu, Ahok menyebut tidak disebutkan angka kontribusi tambahan. Untuk itu, ia mengumpulkan pengembang untuk membicakan soal kontribusi tambahan.
 
Ahok juga sering bertemu dengan Aguan. Saat itu, kepentingannya untuk menagih kewajiban pengembang. Aguan dalam pertemuan itu tidak pernah sekalipun menyinggung soal raperda reklamasi.
 
Baca:Anies Dianggap Tak Konsisten soal Reklamasi
 
Ahok mengungkapkan, Sugiyanto Kusuma alias Aguan tidak peduli dengan tambahan kontribusi 15 persen yang diusulkan dalam Raperda Reklamasi.
 
"Izin reklamasi yang dimiliki Aguan itu izin lama. Dia (Aguan) tidak ada urusan dengan tambahan kontribusi," kata Ahok.
 
Ahok juga mengungkapkan Aguan tidak berkepentingan dengan DPRD membahas soal raperda itu. "Dia (Aguan) bilang lagi musuhan sama DPRD," tambahnya.
 
Lantaran belum ketemu angka, Ahok mengaku memerintahkan SKPD di bawah supaya melakukan sejumlah simulasi penghitungan. Salah satunya menghitung dari PT Ancol yang menggunakan tanah reklamasi.
 
"Ini waktu itu 2013 kami katakan soal kontribusi tambahan, setelah itu pengembang mau sumbang, dikatakan saat itu gimana Rp1 juta per meter tanah reklamasi. Saya sampaikan kalau Rp1 juta ditangkap, kenapa tidak Rp2 juta, kalau Rp2 juta kita musti rundingin dengan paguyuban pengusaha, tapi nanti kalau Rp2 juta saya ditanya lagi kenapa Rp3 juta, jadi tidak bisa omong angka," beber Ahok.
 
Diketahui, Ancol menyerahkan pada Pemda deviden sejumlah 30 persen. "Kemudian dicarikan rumus, mereka cari rumus berapa tahun NJOP dibandingkan nilainya berapa di situ dapat angka 15 persen NJOP," ungkap Ahok.
 
Setelah diformulasikan, Pemda lalu membuat draf di Raperda Reklamasi supaya ada tambahan kontribusi sebesar 15 persen dikali NJOP tanah yang bisa dijual.
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif