Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pulau Reklamasi. MI/Nicky Aulia.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pulau Reklamasi. MI/Nicky Aulia.

Anies Berkeras Penerbitan IMB Reklamasi Tak Salah

Nasional reklamasi teluk jakarta
Nur Azizah • 24 Juni 2019 17:15
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau memusingkan rencana hak interpelasi yang digaungkan Fraksi NasDem di DPRD DKI Jakarta. Anies yakin penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) Pulau Reklamasi sesuai aturan.
 
"Kita lihat saja. Tapi kami yakin kalau sesuatu itu dikerjakan sesuai dengan prosedur yang benar, sesuai ketentuan yang ada, insyallah tidak ada masalah," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.
 
Baca juga: Pakar Hukum: IMB Reklamasi Tak Menyalahi Aturan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Anies tak peduli dengan kritik banyak pihak tentang penerbitan IMB tersebut. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mempersilakan masyarakat menyampaikan pendapat mereka.
 
"Semua sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan kita hormati. Itu adalah hak setiap warga negara dan kewajiban kita adalah menegakkan aturan," ungkap Anies.
 
Mantan Mendikbud langsung bungkam ketika diminta pendapatnya soal ucapan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP). Anies mengaku bakal membalas dengan komentar tertulis.
 
"Nanti saya komentari tertulis saja," imbuh Anies.
 
BTP angkat suara terkait polemik penerbitan IMB pada Rabu, 19 Juni 2019. BTP menyebut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 206 Tahun 2016 bukan dasar penerbitan IMB.
 
"Kalau Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 206 Tahun 2016 bisa terbitkan IMB reklamasi, sudah lama aku terbitkan IMB. Kan aku pendukung reklamasi," kata Ahok.
 
BTP mengungkapkan Pergub Nomor 206 Tahun 2016 salah satunya mengatur kontribusi tambahan 15 persen bagi pengembang. Dalam aturan itu, pengembang wajib memberikan kontribusi 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) jika membeli tanah di Pulau Reklamasi.
 
Dia menghitung, bila pengembang memberi tambahan kontribusi, pemprov bisa menerima hingga Rp100 triliun. BTP menegaskan Pergub tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E, Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta itu untuk membantu rakyat DKI.
 
Baca juga: Walhi: Anies Mencontohkan Rezim Tak Baik
 
Namun, hingga tak lagi menjabat, permasalahan kontribusi 15 persen dalam pergub tak selesai. BTP menyebut semestinya permasalahan itu selesai lebih dulu sebelum Anies mengeluarkan IMB.
 
"Kalau sekarang dengan pergub saya di 2016 bisa buat IMB Pulau Reklamasi? Artinya Pergub yang sama di tahun 2016 enggak bisa terbitkan IMB Pulau Reklamasi," tegas BTP
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif