Ilustrasi ojek online - MI/Arya Manggala.
Ilustrasi ojek online - MI/Arya Manggala.

Aplikator Diminta Tidak 'Menghantui' Masyarakat

Nasional ojek online taksi online transportasi berbasis aplikasi polemik taksi online
Theofilus Ifan Sucipto • 08 Mei 2019 17:50
Jakarta: Aplikator transportasi daring diminta tidak menghantui masyarakat soal kenaikan tarif. Sebab, aplikator juga terlibat dalam pembuatan regulasi.
 
"Tidak perlu para aplikator meresahkan masyarakat soal regulasi tarif baru ojek online," kata Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan di Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019.
 
Dia menyebut aplikator tak semestinya meminta peninjauan ulang kenaikan tarif. Jika aplikator ingin membantu penggunanya, Azas mengusulkan, aplikator menurunkan potongan komisi perusahaan sebesar 20 persen menjadi 5 persen dan sisanya dikembalikan kepada penumpang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Azas mengatakan pada awal peluncuran ojek daring, saat harga masih mahal, hingga harga menjadi murah, masyarakat tidak pernah mempersoalkan. Pasalnya, kata dia, ojek daring menjadi pilihan atau alternatif karena layanannya yang mudah, dan akses cepat.
 
"Sehingga alasan keberatan atas tarif baru ojek daring yang akan membuat penurunan minat menggunakan ojek daring jadi tidak tepat," ujar Ketua Forum Warga Kota Jakarta tersebut.
 
Menurutnya keputusan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tentang tarif ojek daring sudah tepat. Sebab, ini bakal berdampak pada pengemudi dan penumpang.
 
"Pendapatan pengemudi ojek daring menjadi laik sehingga bisa merawat kendaraannya dan memberi layanan yang baik kepada penumpangnya," pungkas dia.
 
Menhub Budi Karya Sumadi mengesahkan dua aturan terkait ojek online resmi berlaku mulai 1 Mei 2019 di lima kota yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.
 
(Baca juga:Perang Promo Ojek Online Bisa Bikin Persaingan Tidak Sehat)
 
Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 348.
 
"PM 12 adalah tentang perlindungan keselamatan penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan PM 384 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi," jelas Budi di kantornya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 30 April 2019.
 
Hal ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, penerapan tarif baru memberikan angin segar bagi driver ojek berbasis daring atau online. Pendapatan mereka meningkat hingga 50 persen setelah adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.
 
Salah seorang driver Grab, Rizky Ardiansyah mengatakan kenaikan pendapatan berasa dari pesanan Grabbike maupun Grabfood.
 
"Menguntungkan sih, kayak tadi Grabfood ongkos kirimnya yang biasanya Rp8 ribu jadi Rp12 ribu. Lalu pas baru keluar rumah di daerah Kebon Jeruk bawa penumpang ke Tanah Abang biasanya Rp9 ribu-Rp10 ribu, tadi jadi Rp16 ribu. Ada kenaikan 50 persenan," kata Rizky kepada Medcom.id, Rabu, 1 Mei 2019.
 
Di sisi lain, tarif baru ini membuat pemesanan ojek daring menurun. Aplikator akan melakukan kajian lebih lanjut.
 
"Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi selama tiga hari pertama pemberlakuan tarif uji coba, kami melihat adanya penurunan permintaan (order) Go-Ride yang cukup signifikan sehingga berdampak pada penghasilan mitra driver kami," ujar Chief Corporate Affairs Go-Jek Nila Marita dalam keterangan tertulisnya, Senin, 6 Mei 2019.
 
(Baca juga:Tarif Ojek Daring Dievaluasi)
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif