Jakarta: Sistem pertahanan Indonesia harus mengikuti karakteristik negara. Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah yang didominasi perairan.
"Harapan kita, karena kita sudah mengatakan kita negara maritim, ya, kita harus memberikan banyak kesempatan kepada generasi muda untuk ke laut. Gimana caranya, ya, kapalnya ditambah," kata Mahasiswa Doktoral Universitas Pertahanan (Unhan) Laksamana Pertama Suharto di Jakarta Utara, Sabtu, 14 November 2020.
Hal tersebut disampaikan Suharto saat kunjungan mahasiswa doktoral Unhan ke KRI Makassar 590 yang tengah bersandar di Kolinlamil, Tanjung Priok. Menurut dia, pertahanan di sektor kelautan merupakan elemen penting bagi Indonesia.
Senada, Kepala Pusat Informasi dan Strategi Pertahan Kementerian Pertahanan, Marsekal Pertama Penny Radjendra, menyebut mayoritas wilayah Indonesia merupakan lautan. Sehingga penguatan pertahanan secara komprehensif harus dipusatkan di sektor itu.
Menurut Penny, Presiden Joko Widodo memiliki program poros maritim dunia yang sejalan dengan hal tersebut. Tinggal bagaimana memperkuat industri dalam negeri memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista).
Menurut dia, kebutuhan alutsista mendesak. Karena Indonesia merupakan negara yang terbuka dari segala penjuru. Sehingga, potensi ancaman juga sangat tinggi.
"Kita berbeda dengan negara lain yang tidak terbuka. Kita kan di tengah, center of grativity," kata dia.
Di sisi lain, Brigjen TNI Minan Sinulingga, menyebut Indonesia juga harus menyiapkan senjata pamungkas terkait pertahanan. Yakni masyarakat sebagai elemen bangsa paling dominan.
"Kita masih punya kekuatan yang dahsyat, yaitu rakyat. Apalagi sekarang ada undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara," kata dia.
Minan mengakui belum ada aturan turunan dari UU tersebut. Namun, terdapat konsep kekuatan cadangan dan pendukung dalam aturan itu.
Menurut dia, komponen cadanang itu bisa dibentuk dari seluruh Kodam dan Bataliyon cadangan. Intinya kalau dalam doktrin Sishankamrata (sistem pertahanan rakyat semesta) itu, kalau kita perang berlarut, habis, kita masih punya kekuatan rakyat," jelas dia.
Puluhan mahasiswa doktoral Unhan hadir dalam kunjungan tersebut, termasuk Hasto Kristiyanto. Komandan KRI Makassar 590 Letkol Laut Hariono menyambut kedatangan mereka.
Jakarta: Sistem
pertahanan Indonesia harus mengikuti karakteristik negara. Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah yang didominasi perairan.
"Harapan kita, karena kita sudah mengatakan kita negara maritim, ya, kita harus memberikan banyak kesempatan kepada generasi muda untuk ke laut. Gimana caranya, ya, kapalnya ditambah," kata Mahasiswa Doktoral Universitas Pertahanan (Unhan) Laksamana Pertama Suharto di Jakarta Utara, Sabtu, 14 November 2020.
Hal tersebut disampaikan Suharto saat kunjungan mahasiswa doktoral Unhan ke KRI Makassar 590 yang tengah bersandar di Kolinlamil, Tanjung Priok. Menurut dia, pertahanan di sektor kelautan merupakan
elemen penting bagi Indonesia.
Senada, Kepala Pusat Informasi dan Strategi Pertahan Kementerian Pertahanan, Marsekal Pertama Penny Radjendra, menyebut mayoritas wilayah Indonesia merupakan lautan. Sehingga penguatan pertahanan secara komprehensif harus dipusatkan di sektor itu.
Menurut Penny, Presiden Joko Widodo memiliki program poros maritim dunia yang sejalan dengan hal tersebut. Tinggal bagaimana memperkuat industri dalam negeri memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista).
Menurut dia, kebutuhan alutsista mendesak. Karena Indonesia merupakan negara yang terbuka dari segala penjuru. Sehingga, potensi ancaman juga sangat tinggi.
"Kita berbeda dengan negara lain yang tidak terbuka. Kita kan di tengah,
center of grativity," kata dia.
Di sisi lain, Brigjen TNI Minan Sinulingga, menyebut Indonesia juga harus menyiapkan senjata pamungkas terkait pertahanan. Yakni masyarakat sebagai elemen bangsa paling dominan.
"Kita masih punya kekuatan yang dahsyat, yaitu rakyat. Apalagi sekarang ada undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara," kata dia.
Minan mengakui belum ada aturan turunan dari UU tersebut. Namun, terdapat konsep kekuatan cadangan dan pendukung dalam aturan itu.
Menurut dia, komponen cadanang itu bisa dibentuk dari seluruh Kodam dan Bataliyon cadangan. Intinya kalau dalam doktrin Sishankamrata (sistem pertahanan rakyat semesta) itu, kalau kita perang berlarut, habis, kita masih punya kekuatan rakyat," jelas dia.
Puluhan mahasiswa doktoral Unhan hadir dalam kunjungan tersebut, termasuk Hasto Kristiyanto. Komandan KRI Makassar 590 Letkol Laut Hariono menyambut kedatangan mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
