Ilustrasi. Foto: MI/ Pius Erlangga
Ilustrasi. Foto: MI/ Pius Erlangga

Legislator Pertanyakan Urgensi Tarif Integrasi Transportasi

Antara • 25 Maret 2022 21:13
Jakarta: Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mempertanyakan urgensi tarif integrasi transportasi di Jakarta. Persoalan tersebut dibahas antara DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan DKI dan BUMD transportasi.
 
"Jadi, sampai saat ini kami belum berada pada sikap setuju atau tidak setuju, belum ada pernyataan itu, tetapi kami jadi bingung mengapa ini mendadak menjadi masalah yang urgent (mendesak)," kata Gilbert dilansir Antara, Jumat, 25 Maret 2022.
 
Menurut Gilbert, persoalan mendesak yang harus menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta adalah masalah pelayanan dan keamanan transportasi massal, persoalan air bersih untuk konsumsi, banjir, perumahan, hingga penurunan tanah (land subsidance).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Itu yang urgent, ini kenapa kemudian dipaksakan sama kami. Seperti persoalan air, harusnya dialirkan dulu ke rumah-rumah biar Jakarta ini tidak tenggelam," tuturnya.
 
Baca: ITS dan KNKT Jajaki Kolaborasi untuk Keselamatan Transportasi
 
Mengenai tarif transportasi, kebijakan yang akan melibatkan tiga moda yaitu TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta awalnya direncanakan membutuhkan biaya kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) sekitar Rp3,16 triliun. Hal itu diungkapkan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Sri Haryati belum lama ini.
 
Namun kemudian, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebutkan jika sistem integrasi transportasi tersebut terbentuk, dana PSO yang dibutuhkan akan naik jadi Rp5 triliun untuk usulan tarif integrasi maksimal Rp10 ribu.
 
"Ini kan bisa membebani daerah, terlebih moda transportasi MRT saja belum seluruhnya terbentuk, terlebih LRT. Bisa dibayangkan jika sudah rampung seluruhnya berapa dana yang harus disediakan lagi oleh daerah untuk dana PSO tersebut," ucapnya.
 
Sselain itu, menurut Gilbert menilai pengguna transportasi di Jakarta tidak seluruhnya warga Jakarta. Sebanyak 60 persen lebih merupakan warga di wilayah Jabodetabek sehingga menjadi tidak tepat sasaran.
 
"Justru itu, semua itu tidak jelas, kami jadi bingung, apa yang mendesak soal ini. Karenanya Pemprov, tolong dilihat lagi kebijakan ini secara rinci," tutur dia.
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif