Jakarta: Pedagang di Blok G Pasar Tanah Abang menolak wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memperbolehkan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar. Mereka menilai pelegalan itu hanya memperburuk kondisi Tanah Abang.
"Kebijakan itu bikin Tanah Abang kembali semrawut. Kita lihat saja," kata Uda, pedagang di Blok G, kepada Medcom.id, Kamis, 14 Desember 2017.
Dia meyakini keberadaan PKL di trotoar akan berdampak ke lalu lintas di jalan. Tanah Abang, kata dia, akan semakin macet. Kondisi ini pun akan berdampak kepada usaha para pedagang.
Menurut dia, calon pengunjung bisa membatalkan niatnya ke Tanah Abang. Uda menerka pengunjung bakal lebih memilih belanja di mal ketimbang Pasar Tanah Abang yang macet dan semrawut.
"Yang kita harapkan pengunjung datang bawa mobil. Otomatis dia bakal beli barang borongan. Tapi, kalau ada PKL bikin macet. Mereka bakal malas datang berkunjung," tutur Uda.
Dengan kondisi yang semakin macet, Uda menilai pelanggan bakal lebih malas berbelanja ke Tanah Abang walaupun menawarkan harga yang lebih murah. Apalagi, saat ini sudah ada toko online yang memanjakan warga.
"Daripada pengunjung berdesak-desakan, macet-macetan, mereka pasti lebih pilih belanja di online shop. Pedagang sudah banyak dirugikan sama online shop. Kebijakan PKL itu jangan menambah kerugian kita," pungkas dia.
Pendapat sama diucapkan Hasan, pedagang Blok G lainnya. Hasan pernah berjualan ditrotoar sebelum dipindahkan ke Blok G. Dia pun paham perangai pedagang di Tanah Abang.
Baca: Tanah Abang dan Komodifikasi Ruang
"Namanya pedagang, dikasih lapak semeter, lama-lama maju satu setengah meter. Itu sudah kebiasaan," kata Hasan.
Selain itu, kata Hasan, kebijakan itu membuat Tanah Abang semakin rawan copet. Kesemrawutan memberikan kesempatan bagi copet melancarkan aksinya. Sekalipun diberi CCTV atau pengamanan ekstra, Hasan merasa fasilitas keamanan itu tidak akan efektif.
Baca: Pemprov DKI Izinkan PKL Dagang di Trotoar
Selain itu, aksi premanisme disebut bakal meningkat. Pemalakan mungkin saja akan terjadi. Hal itu mengingat saat ini pedagang wajib menyetor Rp5 ribu per hari sebagai 'uang keamanan'.
"Kalau setuju apakah dijamin aman dari preman? Apakah ada yang mengawasi? Jaminan-jaminan itu mengada-ngada itu. Sudahlah cukup, realistis saja," tutup Hasan.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/akWy390N" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Pedagang di Blok G Pasar Tanah Abang menolak wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memperbolehkan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar. Mereka menilai pelegalan itu hanya memperburuk kondisi Tanah Abang.
"Kebijakan itu bikin Tanah Abang kembali semrawut. Kita lihat saja," kata Uda, pedagang di Blok G, kepada
Medcom.id, Kamis, 14 Desember 2017.
Dia meyakini keberadaan PKL di trotoar akan berdampak ke lalu lintas di jalan. Tanah Abang, kata dia, akan semakin macet. Kondisi ini pun akan berdampak kepada usaha para pedagang.
Menurut dia, calon pengunjung bisa membatalkan niatnya ke Tanah Abang. Uda menerka pengunjung bakal lebih memilih belanja di mal ketimbang Pasar Tanah Abang yang macet dan semrawut.
"Yang kita harapkan pengunjung datang bawa mobil. Otomatis dia bakal beli barang borongan. Tapi, kalau ada PKL bikin macet. Mereka bakal malas datang berkunjung," tutur Uda.
Dengan kondisi yang semakin macet, Uda menilai pelanggan bakal lebih malas berbelanja ke Tanah Abang walaupun menawarkan harga yang lebih murah. Apalagi, saat ini sudah ada toko
online yang memanjakan warga.
"Daripada pengunjung berdesak-desakan, macet-macetan, mereka pasti lebih pilih belanja di
online shop. Pedagang sudah banyak dirugikan sama
online shop. Kebijakan PKL itu jangan menambah kerugian kita," pungkas dia.
Pendapat sama diucapkan Hasan, pedagang Blok G lainnya. Hasan pernah berjualan ditrotoar sebelum dipindahkan ke Blok G. Dia pun paham perangai pedagang di Tanah Abang.
Baca: Tanah Abang dan Komodifikasi Ruang
"Namanya pedagang, dikasih lapak semeter, lama-lama maju satu setengah meter. Itu sudah kebiasaan," kata Hasan.
Selain itu, kata Hasan, kebijakan itu membuat Tanah Abang semakin rawan copet. Kesemrawutan memberikan kesempatan bagi copet melancarkan aksinya. Sekalipun diberi CCTV atau pengamanan ekstra, Hasan merasa fasilitas keamanan itu tidak akan efektif.
Baca: Pemprov DKI Izinkan PKL Dagang di Trotoar
Selain itu, aksi premanisme disebut bakal meningkat. Pemalakan mungkin saja akan terjadi. Hal itu mengingat saat ini pedagang wajib menyetor Rp5 ribu per hari sebagai 'uang keamanan'.
"Kalau setuju apakah dijamin aman dari preman? Apakah ada yang mengawasi? Jaminan-jaminan itu mengada-ngada itu. Sudahlah cukup, realistis saja," tutup Hasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
