Jakarta: Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyediakan akses air bersih untuk warga Jakarta. Hal itu ia sampai dalam rapat Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020.
"Masukan dari Pemerintah Pusat adalah perlunya pembenahan infrastruktur layanan dasar khususnya air bersih," kata Bambang di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 10 April 2019.
Bambang menuturkan, masih banyak warga tak memiliki akses air bersih. Dia juga meminta Pemprov menyediakan sanitasi bersih untuk warga.
"Masih banyak warga DKI yang belum menikmati sanitasi dan air bersih yang layak. Karena itu, kami meminta Pemerintah DKI dalam memberikan prioritas dan perhatian lebih kepada pelayanan air bersih, sanitasi dan termasuk air limbah," ungkap dia.
Mantan Menteri Keuangan ini ingin RKPD tahun depan mengusung tema pembangunan manusia. Hal ini sesuai dengan tema pembangunan milik pemerintah pusat.
"Tahun 2020 temanya adalah pembangunan manusia. Artinya, pengembangan Sumber Daya Air (SDA) untuk pertumbuhan berkualitas. Jadi, penekanan SDA itu penting dan kami mendorong agar DKI meningkatkan pertumbuhan investasinya agar pertumbuhan ekonominya lebih tinggi sekaligus bisa menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran," ungkap dia.
(Baca juga: PAM Emoh Bocorkan Isi Perjanjian Terkait Swastanisasi Air)
Menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bakal cepat mengurus penghentian swastanisasi air. Penghentian swastanisasi air lantaran perkembangan air bersih di Ibu Kota tak signifikan.
"Kita melihat selama 15 tahun perkembangannya minimum. Karena itu, lewat PD PAM Jaya kita bakal kerjakan sama-sama, yakni meningkatkan volume dan distribusinya," pungkas Anies.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum juga mengumumkan head of agreement (HoA) antara Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya dan dua operator swasta pengelola air Jakarta, PT Aetra Air (Aetra) dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Kesepakatan ini terkait pemberhentian swastanisasi air.
Berdasarkan janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, HoA diumumkan Senin, 8 April 2019. Namun, acara itu molor dalam waktu tak ditentukan.
Terkait HoA, belum ada bocoran isi perjanjian itu. Direktur Utama PD PAM Jaya Bambang Herwono juga tak banyak bicara.
"Kalau tanya konten saya tidak bisa sampaikan," kata Bambang di Kantor PD PAM Jaya, Jakarta Pusat, Rabu, 10 April 2019.
Sebelumnya, Anies meminta kesepakatan HoA antara PAM Jaya dengan Aetra dan Palyja rampung pada kuartal pertama 2019. Menurut dia, komitmen ini bukti Pemprov DKI untuk menyediakan air bersih bagi warga Jakarta.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga bakal membangun infrastruktur air bersih berupa sambungan infrastruktur. "Tentu kita rencana membangun," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Maret 2019.
(Baca juga: Anies Beberkan Alasan Hentikan Swastanisasi Air)
Jakarta: Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyediakan akses air bersih untuk warga Jakarta. Hal itu ia sampai dalam rapat Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020.
"Masukan dari Pemerintah Pusat adalah perlunya pembenahan infrastruktur layanan dasar khususnya air bersih," kata Bambang di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 10 April 2019.
Bambang menuturkan, masih banyak warga tak memiliki akses air bersih. Dia juga meminta Pemprov menyediakan sanitasi bersih untuk warga.
"Masih banyak warga DKI yang belum menikmati sanitasi dan air bersih yang layak. Karena itu, kami meminta Pemerintah DKI dalam memberikan prioritas dan perhatian lebih kepada pelayanan air bersih, sanitasi dan termasuk air limbah," ungkap dia.
Mantan Menteri Keuangan ini ingin RKPD tahun depan mengusung tema pembangunan manusia. Hal ini sesuai dengan tema pembangunan milik pemerintah pusat.
"Tahun 2020 temanya adalah pembangunan manusia. Artinya, pengembangan Sumber Daya Air (SDA) untuk pertumbuhan berkualitas. Jadi, penekanan SDA itu penting dan kami mendorong agar DKI meningkatkan pertumbuhan investasinya agar pertumbuhan ekonominya lebih tinggi sekaligus bisa menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran," ungkap dia.
(Baca juga:
PAM Emoh Bocorkan Isi Perjanjian Terkait Swastanisasi Air)
Menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bakal cepat mengurus penghentian swastanisasi air. Penghentian swastanisasi air lantaran perkembangan air bersih di Ibu Kota tak signifikan.
"Kita melihat selama 15 tahun perkembangannya minimum. Karena itu, lewat PD PAM Jaya kita bakal kerjakan sama-sama, yakni meningkatkan volume dan distribusinya," pungkas Anies.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum juga mengumumkan head of agreement (HoA) antara Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya dan dua operator swasta pengelola air Jakarta, PT Aetra Air (Aetra) dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Kesepakatan ini terkait pemberhentian swastanisasi air.
Berdasarkan janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, HoA diumumkan Senin, 8 April 2019. Namun, acara itu molor dalam waktu tak ditentukan.
Terkait HoA, belum ada bocoran isi perjanjian itu. Direktur Utama PD PAM Jaya Bambang Herwono juga tak banyak bicara.
"Kalau tanya konten saya tidak bisa sampaikan," kata Bambang di Kantor PD PAM Jaya, Jakarta Pusat, Rabu, 10 April 2019.
Sebelumnya, Anies meminta kesepakatan HoA antara PAM Jaya dengan Aetra dan Palyja rampung pada kuartal pertama 2019. Menurut dia, komitmen ini bukti Pemprov DKI untuk menyediakan air bersih bagi warga Jakarta.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga bakal membangun infrastruktur air bersih berupa sambungan infrastruktur. "Tentu kita rencana membangun," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Maret 2019.
(Baca juga:
Anies Beberkan Alasan Hentikan Swastanisasi Air)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
