Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku sudah membentuk tim penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tim untuk memastikan agar DKI tak kembali kecolongan anggaran siluman.
“Untuk mengkoordinasikan SKPD dalam memasukan pelelangan ke dalam rencana penyerapan anggaran di suatu sistem,” kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Januari 2018.
Pembentukan tim ini menyusul kejadian masuknya anggaran pengadaan elevator (lift) di rumah dinas gubernur. Pada sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tiba-tiba masuk pengadaan lift sebesar Rp750 juta.
(Baca juga: Anies Minta Anggaran Lift Rumah Dinas Dicoret)
Saat dikonfirmasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak tahu terkait anggaran tersebut. Lantaran itu, kata Sandi, perlu penguatan tim penyerapan anggaran.
“Kita akan pastikan mereka tidak memasukkan anggaran-anggaran yang bisa menimbulkan kesemrawutan, tidak efisiensi, tidak koordinatif,“ tandas Sandi.
Tim ini berisi dari 7 SKPD yang memiliki penyerapan anggaran tertinggi. Penanggungjawabnya mulai dari Wakil Gubernur DKI, Sekretaris Daerah, SKPD hingga Kepala Biro.
“Tim itu dibentuk untuk memastikan penyerapam itu dilakukan dengan lebih sistematis sehingga tidak menumpuk di ujung,” pungkas Sandi.
(Baca juga: Sekda Sebut Pengadaan Lift Tanpa Pengetahuan Anies)
Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku sudah membentuk tim penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tim untuk memastikan agar DKI tak kembali kecolongan anggaran siluman.
“Untuk mengkoordinasikan SKPD dalam memasukan pelelangan ke dalam rencana penyerapan anggaran di suatu sistem,” kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Januari 2018.
Pembentukan tim ini menyusul kejadian masuknya anggaran pengadaan elevator (lift) di rumah dinas gubernur. Pada sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tiba-tiba masuk pengadaan lift sebesar Rp750 juta.
(Baca juga:
Anies Minta Anggaran Lift Rumah Dinas Dicoret)
Saat dikonfirmasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak tahu terkait anggaran tersebut. Lantaran itu, kata Sandi, perlu penguatan tim penyerapan anggaran.
“Kita akan pastikan mereka tidak memasukkan anggaran-anggaran yang bisa menimbulkan kesemrawutan, tidak efisiensi, tidak koordinatif,“ tandas Sandi.
Tim ini berisi dari 7 SKPD yang memiliki penyerapan anggaran tertinggi. Penanggungjawabnya mulai dari Wakil Gubernur DKI, Sekretaris Daerah, SKPD hingga Kepala Biro.
“Tim itu dibentuk untuk memastikan penyerapam itu dilakukan dengan lebih sistematis sehingga tidak menumpuk di ujung,” pungkas Sandi.
(Baca juga:
Sekda Sebut Pengadaan Lift Tanpa Pengetahuan Anies)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
