Aktivitas para pencari suaka di lingkungan penampungan yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta di Gedung Eks Kodim Kalideres, Daan Mogot Baru, Jakarta Barat. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
Aktivitas para pencari suaka di lingkungan penampungan yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta di Gedung Eks Kodim Kalideres, Daan Mogot Baru, Jakarta Barat. (Foto: MI/Rommy Pujianto)

Usulan Pulau Kosong untuk Pencari Suaka Dinilai Berlebihan

Nasional pencari suaka
Antara • 18 Juli 2019 16:10
Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menilai usulan sejumlah pengamat untuk menyediakan pulau kosong bagi para pencari suaka berlebihan. Menurutnya hal itu bukan cara yang tepat menyelesaikan masalah.
 
"Enggak ada itu. Menurut saya itu terlalu melebihkan," ujarnya melansir Antara, Kamis, 18 Juli 2019.
 
Taufik mengatakan pemerintah daerah maupun pusat tak punya wewenang ikut campur dalam masalah ini apalagi sampai harus menyediakan pulau kosong bagi mereka. Ia menegaskan pencari suaka hanya transit di Indonesia dan bukan untuk menetap, sehingga pemerintah tidak berkewajiban untuk memberikan suaka kepada mereka.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau DKI kemarin itu menyediakan tempat karena masalah kemanusiaan. Daripada tidur di pinggir Jalan Kebon Sirih yang notabene masuk ring satu dan semakin tak elok dipandang," tuturnya.
 
Baca juga:Aktivitas Pencari Suaka Akan Diatur
 
Menurut Taufik yang dilakukan Pemprov DKI murni sebatas kemanusiaan. Memberikan pencari suaka pulau kosong hanya akan menimbulkan masalah baru.
 
"Bisa saja nanti ada masyarakat kita yang tidak terima. Pasti ada pergesekan, buat resah warga kita sendiri," ujarnya.
 
Selain friksi, penyediaan pulau kosong bagi pencari suaka akan membutuhkan dana yang besar dan persiapan yang panjang. Namun tidak menyelesaikan persoalan sampai akarnya.
 
"Tidak memikirkan dana darimana, pulau yang mana, lalu setelah itu ke depannya bagaimana. Kalau disediakan pulau kosong nanti memangnya mau dijadikan penduduk di situ?" ucapnya.
 
Lebih lanjut, Taufik mengimbau UNHCR selaku pihak berwenang mengatasi masalah pencari suaka segera berupaya dan mencari solusi. Terlebih posisi Indonesia yang bukan merupakan negara pelaku penandatanganan Konvensi Wina 1951 tentang Pengungsi sehingga tidak berkewajiban mengurus mereka, selain atas nama kemanusiaan.
 
"Saya kira UNHCR harusnya anggarannya ada banyak, mereka kan lembaga yang berwenang untuk urusan itu. Saya kira UNHCR harus segera menangani lah," katanya.
 
Baca juga:UNHCR Kurang Dana Urus Pencari Suaka

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif