Jakarta: Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyebut Pemprov DKI tertutup soal data perparkiran. Hal itu mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta.
"Banyak sekali penyimpangan karena selama ini DKI tidak transparan soal pengelolaan (parkir) itu," kata Trubus kepada Medcom.id, Jumat 8 November 2019.
Trubus menyebut tidak ada evaluasi menyeluruh penggunaan parkir, utamanya di pusat perbelanjaan. Jumlah kendaraan parkir dalam sehari juga tidak valid.
Padahal, kata dia, data itu penting sebab berhubungan dengan PAD. Trubus menyebut PAD dari sektor pajak dan retribusi tidak kunjung mencapai target.
"Dengan cara manual, potensi penyimpangan sangat tinggi. Potensi korupsi, malaadministrasi, kalau pelaporan tidak ada," ujar Trubus.
Trubus menilai sistem parkir meter di era mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok cukup efektif. Namun, sistem itu tidak lagi dipakai di era Anies.
"Gubernur sekarang kesannya sensitif pada warisan terdahulu," tutur dia.
Dia juga menyoroti fungsi DPRD DKI. Dewan mestinya berperan mengawasi masalah perparkiran.
Trubus menyarankan Pemprov DKI berkolaborasi dengan swasta buat mengelola perparkiran. Namun, perlu sistem bagi hasil agar pelayanan pada publik lebih maksimal.
Dia juga berharap masyarakat bisa berpartisipasi mengawal laporan perparkiran. Ini buat mewujudkan pengelolaan yang transparan.
Jakarta: Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyebut Pemprov DKI tertutup soal data perparkiran. Hal itu mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta.
"Banyak sekali
penyimpangan karena selama ini DKI tidak transparan soal pengelolaan (parkir) itu," kata Trubus kepada
Medcom.id, Jumat 8 November 2019.
Trubus menyebut tidak ada evaluasi menyeluruh penggunaan parkir, utamanya di pusat perbelanjaan. Jumlah kendaraan parkir dalam sehari juga tidak valid.
Padahal, kata dia, data itu penting sebab berhubungan dengan PAD. Trubus menyebut PAD dari sektor pajak dan retribusi tidak kunjung mencapai target.
"Dengan cara manual, potensi penyimpangan sangat tinggi. Potensi korupsi, malaadministrasi, kalau pelaporan tidak ada," ujar Trubus.
Trubus menilai sistem parkir meter di era mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
cukup efektif. Namun, sistem itu tidak lagi dipakai di era Anies.
"Gubernur sekarang kesannya sensitif pada warisan terdahulu," tutur dia.
Dia juga menyoroti fungsi DPRD DKI. Dewan mestinya berperan mengawasi masalah perparkiran.
Trubus menyarankan Pemprov DKI berkolaborasi dengan swasta buat mengelola perparkiran. Namun, perlu sistem bagi hasil agar pelayanan pada publik lebih maksimal.
Dia juga berharap masyarakat bisa berpartisipasi mengawal laporan perparkiran. Ini buat mewujudkan pengelolaan yang transparan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
