Jakarta: Penataan lahan parkir di DKI Jakarta dinilai belum maksimal. Lemahnya pengawasan Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup untung dari pungutan liar (pungli).
"Ada oknum yang sengaja menjadikan lahan parkir sebagai mata pencarian," kata pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah kepada Medcom.id, Jumat, 8 Oktober 2019.
Trubus mencontohkan Jalan Salemba dan Jalan Kramat, Jakarta Pusat. Jalur tersebut banyak digunakan sebagai parkiran dan tempat berjualan.
Di sisi lain, pelayanan parkir di Ibu Kota belum memberi rasa aman dan nyaman. Aksi vandalisme seperti mencoret-coret kendaraan atau mencopot spion masih marak terjadi.
"Masalahnya ada di lemahnya pengelolaan oleh unit pengelola perpakiran," ujar Trubus.
Dia berharap UP Perparkiran segera memperbaiki kinerja internal mereka. Hal itu dinilai penting agar polemik parkir liar tidak terjadi lagi.
"Kelemahan di SDM (sumber daya manusia) harus ditata dalam organisasinya," jelas Trubus.
Masalah perparkiran menjadi buah bibir setelah ormas di Bekasi, Jawa Barat, memaksa miniwalayan bekerja sama dalam pengelolaan parkir. Dalam video yang beredar, Kepala Bapenda Bekasi Aan Suhanda meminta minimarket memperbolehkan ormas menarik retribusi parkir.
Atas kasus itu, Polda Metro Jaya kemudian menyisir preman-preman dari jalanan di wilayah hukumnya. Penarik pungli yang meresahkan masyarakat dijaring tanpa pandang bulu.
Jakarta: Penataan lahan parkir di DKI Jakarta dinilai belum maksimal. Lemahnya pengawasan Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup untung dari pungutan liar (pungli).
"Ada oknum yang sengaja menjadikan lahan parkir sebagai mata pencarian," kata pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah kepada
Medcom.id, Jumat, 8 Oktober 2019.
Trubus mencontohkan Jalan Salemba dan Jalan Kramat, Jakarta Pusat. Jalur tersebut banyak digunakan sebagai parkiran dan tempat berjualan.
Di sisi lain, pelayanan parkir di Ibu Kota belum memberi rasa aman dan nyaman. Aksi vandalisme seperti mencoret-coret kendaraan atau mencopot spion masih marak terjadi.
"Masalahnya ada di lemahnya pengelolaan oleh unit pengelola perpakiran," ujar Trubus.
Dia berharap UP Perparkiran segera memperbaiki kinerja internal mereka. Hal itu dinilai penting agar polemik parkir liar tidak terjadi lagi.
"Kelemahan di SDM (sumber daya manusia) harus ditata dalam organisasinya," jelas Trubus.
Masalah perparkiran menjadi buah bibir setelah ormas di
Bekasi, Jawa Barat, memaksa miniwalayan bekerja sama dalam pengelolaan parkir. Dalam video yang beredar, Kepala Bapenda Bekasi Aan Suhanda meminta minimarket memperbolehkan ormas menarik retribusi parkir.
Atas kasus itu, Polda Metro Jaya kemudian menyisir preman-preman dari jalanan di wilayah hukumnya. Penarik pungli yang meresahkan masyarakat dijaring tanpa pandang bulu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
