Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menilai penetapan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta tak bisa sembarangan. Perlu kajian mendalam dan matang.
“Harus dikaji betul. Begitu ngomong soal PSO (subsidi) menyangkut dua hal; beban masyarakat dan APBD kuat tidak? Jangan sampai APBD enggak kuat, masyarakat terbebani biaya yang besar,” kata dia di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2019.
Taufik mengatakan penetapan tarif MRT sudah masuk dalam agenda rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) bersama pimpinan komisi dan pimpinan fraksi. Namun, rapat tertunda lantaran bahasan masalah awal menyeluruh.
“Dua hari yang lalu baru rapat Komisi B, dari Dinas Perhubungan baru memaparkan dan baru semalam dikasih bahannya. Saya kira bagaimana memutuskan tarif kalau bahannya kami belum dapat?,” ujar Taufik.
Baca juga: Menteri PUPR: MRT Ubah Sikap Masyarakat Indonesia
Politisi Partai Gerindra itu menyebut penetapan tarif MRT tak perlu tergesa-gesa. Terpenting, masyarakat tidak terbebani sehingga pembangunan MRT tidak sia-sia.
“Ini kan masih tahap uji coba bisa saja dalam diskusi ke depan ternyata digratiskan misalnya, atau PSOnya 90 persen, kan menguntungkan publik,” tuturnya.
Kendati demikian, Taufik menjamin penetapan tarif akan final pada pekan ini. Sebagaimana usulan Pemprov DKI yang mengajukan ke DPRD dengan kisaran Rp8.500 per 10 kilometer dan Rp10.500 per 10 kilometer.
Baca juga: MRT Jakarta Jual Hak Penamaan Stasiun
Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menilai penetapan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta tak bisa sembarangan. Perlu kajian mendalam dan matang.
“Harus dikaji betul. Begitu ngomong soal PSO (subsidi) menyangkut dua hal; beban masyarakat dan APBD kuat tidak? Jangan sampai APBD enggak kuat, masyarakat terbebani biaya yang besar,” kata dia di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2019.
Taufik mengatakan penetapan tarif MRT sudah masuk dalam agenda rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) bersama pimpinan komisi dan pimpinan fraksi. Namun, rapat tertunda lantaran bahasan masalah awal menyeluruh.
“Dua hari yang lalu baru rapat Komisi B, dari Dinas Perhubungan baru memaparkan dan baru semalam dikasih bahannya. Saya kira bagaimana memutuskan tarif kalau bahannya kami belum dapat?,” ujar Taufik.
Baca juga:
Menteri PUPR: MRT Ubah Sikap Masyarakat Indonesia
Politisi Partai Gerindra itu menyebut penetapan tarif MRT tak perlu tergesa-gesa. Terpenting, masyarakat tidak terbebani sehingga pembangunan MRT tidak sia-sia.
“Ini kan masih tahap uji coba bisa saja dalam diskusi ke depan ternyata digratiskan misalnya, atau PSOnya 90 persen, kan menguntungkan publik,” tuturnya.
Kendati demikian, Taufik menjamin penetapan tarif akan final pada pekan ini. Sebagaimana usulan Pemprov DKI yang mengajukan ke DPRD dengan kisaran Rp8.500 per 10 kilometer dan Rp10.500 per 10 kilometer.
Baca juga:
MRT Jakarta Jual Hak Penamaan Stasiun Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
