Jakarta: Rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUA-PPAS) 2020 di Komisi D berlangsung alot. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menunda menyetujui anggaran Rp1,2 triliun buat pembangunan trotoar.
"Kita minta pemaparan yang jelas. Kita belum bicara teknis tetapi baru pada kenapa pembangunan trotoar saat ini begitu," kata Ida usai rapat Komisi D di Gedung DPRD DKI, Rabu, 6 November 2019.
Ida menuturkan pembangunan trotoar tidak menyesuaikan kondisi lalu lintas serta karakteristik jalan. Dinas Bina Marga dianggap memukul rata kondisi semua jalan sehingga lebar trotoar antara satu dan lainnya sama.
Dia menambahkan pengurangan lebar lajur jalan menyebabkan kemacetan. Masyarakat tidak leluasa beraktivitas.
"Kita masih berbicara kenapa sih ini terlalu tinggi, ini macet. Warga bicara semenjak trotoar dibangun, kota macet luar biasa. Itu yang masih pembahasan. Makanya kita tunda," ujar dia.
Sejumlah anggaran lain juga ditunda, yakni anggaran Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Action Plan (CIP) di Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukaan.
"Senin (11 November 2019) depan akan kita lanjutkan kembali," tutur dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/0Kvqe6wk" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUA-PPAS) 2020 di Komisi D berlangsung alot. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menunda menyetujui anggaran Rp1,2 triliun buat
pembangunan trotoar.
"Kita minta pemaparan yang jelas. Kita belum bicara teknis tetapi baru pada kenapa pembangunan trotoar saat ini begitu," kata Ida usai rapat Komisi D di Gedung DPRD DKI, Rabu, 6 November 2019.
Ida menuturkan pembangunan trotoar tidak menyesuaikan kondisi lalu lintas serta karakteristik jalan. Dinas Bina Marga dianggap memukul rata kondisi semua jalan sehingga lebar trotoar antara satu dan lainnya sama.
Dia menambahkan
pengurangan lebar lajur jalan menyebabkan kemacetan. Masyarakat tidak leluasa beraktivitas.
"Kita masih berbicara kenapa sih ini terlalu tinggi, ini macet. Warga bicara semenjak trotoar dibangun, kota macet luar biasa. Itu yang masih pembahasan. Makanya kita tunda," ujar dia.
Sejumlah anggaran lain juga ditunda, yakni anggaran
Community Action Plan (CAP) dan
Collaborative Action Plan (CIP) di Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukaan.
"Senin (11 November 2019) depan akan kita lanjutkan kembali," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
