Menimbang Harga Tiket MRT
MRT di Depo Lebak Bulus. Foto: MI/Adam Dwi
Jakarta: Pemprov DKI Jakarta masih menimbang harga tiket Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. PT MRT Jakarta belum bisa sesumbar mengenai tarif.

Ada dua skenario yang ditawarkan PT MRT Jakarta kepada pemerintah. Skenario pertama, tiket dengan tarif Rp8.500. Tarif ini bisa dipakai apabila harga per kilometer Rp700.

Skenario kedua, harga tiket Rp10.000. Harga ini diterapkan bila tarif per kilometer Rp850. Kedua harga akan ditambah boarding fee Rp1.500.


Kedua skema telah ditanyakan kepada 10 ribu penumpang. Mereka bersedia menggunakan MRT bila tarifnya berkisar antara Rp8.500-Rp10.000.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta Agung Wicaksono menilai penentuan tarif berbasis jarak lebih adil ketimbang tarif datar. Semakin pendek jarak yang ditempuh, semakin murah biaya yang dikeluarkan. Begitu sebaliknya.

Baca: MRT Jakarta Diberi Nama Moda Raya Terpadu

Agung mengatakan dua skema itu sudah diberikan ke Pemprov DKI. Hanya saja, Pemprov masih perlu menimbang sejumlah hal sehingga harga belum juga putus.

"Sudah kami sampaikan dua skenario itu," kata Agung di kantor MRT Jakarta, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Oktober 2018.


Pembangunan proyek MRT/MI/Adam Dwi

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai tarif yang ditawarkan PT MRT Jakarta sudah pas. Tidak terlampau mahal, tidak juga kemurahan.

"Sudah terjangkau oleh warga Jakarta," ucap Djoko kepada Medcom.id.

Ia justru membandingkan sejumah warga yang hampir tiap hari menggunakan kereta bandara untuk bekerja. Meski harga tiket Rp35.000 sekali jalan, namun tetap diminati.

Baca: Menanti MRT di Kota Penyangga

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia itu juga membandingkan tarif tiket MRT Jakarta dengan negara tentangga. Di Singapura, harga tiket MRT berkisar SGD2 atau setara Rp22 ribu.

Sedangkan di Thailand, tarif untuk anak, pelajar, dan dewasa berbeda. Tarif untuk dewasa mulai dari 16-40 Baht atau Rp5.007 hingga Rp12.519, untuk pelajar 14-36 Baht (Rp4.381-Rp11.267), dan untuk anak-anak 8-20 Baht (Rp2.503-Rp6.259).

"Jadi, saya rasa Rp8.500 sudah murah. Apalagi ini sudah melalui survei berdasarkan ketersedian warga untuk membayar," ujar dia

Skenario kepemilikan aset

Selain skenario tarif, Agung dan timnya juga memberikan skema kepemilikan aset dan biaya operasional kepada Pemprov DKI Jakarta. Status kepemilikan aset akan memengaruhi besaran subsidi yang akan diterima PT MRT Jakarta.

Sama dengan penentuan tarif, Agung menyodorkan dua skema kepemilikan Aset. Skema pertama, sebagian aset dimiliki Pemprov DKI. Andai ini diterapkan, terowongan, stasiun, lintasan kereta, dan fasilitas masyarakat lainnya harus diserahkan ke Pemprov DKI.

Minusnya, semakin besar aset yang diberikan kepada pemerintah, nilai beku aset tersebut akan mengalami penurunan. Istilahnya, tingkat depresiasinya akan semakin tinggi.

Baca: MRT dan Mimpi Merevolusi Transportasi Kaum Urban

Lebih dari itu, seluruh pendapatan PT MRT Jakarta yang bukan dari penjualan tiket akan masuk ke kantong Pemprov DKI. PT MRT Jakarta pun tak bisa leluasa mengelola aset.

"Lagi pula kalau diserahkan ke DKI, nanti siapa yang akan mengawasi aset tersebut? Itu yang disampaikan Pak Sandi (eks Wagub DKI Sangiaga Uno) dulu," cerita Agung.


Pembangunan proyek MRT/MI/Pius Erlangga

Skema kedua, aset diserahkan seluruhnya kepada MRT Jakarta. Skema ini juga memiliki celah. Andai seluruh aset benar-benar diserahkan ke MRT, biaya operasional dan pemeliharan bakal membengkak.

Berdasarkan hasil hitung-hitungan Agung, biaya operasional dan pemeliharaan MRT Jakarta bisa mencapai Rp500 miliar per tahun. PT MRT Jakarta setidaknya butuh subsidi sekitar Rp800 miliar.

"Kepemilikan aset itulah yang menentukan besaran subsidi. Kami belum tahu formula mana yang akan digunakan," ucap Agung.

Aturan Kontradiktif

Status kepemilikan aset sebetulnnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 20018 tentang Penyertaan Modal Daerah PT MRT Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penugasan PT MRT Jakarta. Sayangnya, kedua aturan bertolak belakang.

Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 2 dikatakan Pemerintah DKI Jakarta memberikan PMD sebagai investasi permanen pada perseroan yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008. Perda Nomor 3 itu mengatur pembentukan PT MRT Jakarta.

Baca: Empat Rangkaian Kereta MRT Tiba di Terminal Tanjung Priok

Sedangkan pada Pergub Nomor 5 Tahun 2007 disebut sebagian aset Prasarana seperti lintasan kereta, terowongan, dan stasiun harus diserahkan kepada DKI Jakarta setelah masa kontruksi selesai. Pergub bertujuan agar aset-aset tersebut tidak menjadi beban keuangan PT MRT Jakarta.

"Mana yang akan dipakai, kita lihat nanti," ucap dia.





(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id