Dipensiunkan Gubernur Anies
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Medcom.id/Nur Azizah.
Jakarta: Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana dicopot secara mendadak. Padahal, masa pensiunnya masih tiga bulan lagi, tepatnya 1 Oktober 2018.

Penetapan masa pensiun itu ditetapkan langsung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Presiden Joko Widodo juga sudah mengetahuinya. 

Ujug-ujug, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopotnya. Yang membuat Bambang heran, tidak ada secarik kertas yang sampai di tangannya.


"Yang saya masalahkan, selama ini saya belum terima Keputusan Gubernur yang asli. Saya hanya di WhatsApp dan dipensiunkan," cerita Bambang, Senin, 16 Juli 2018.

Bambang dipensiunkan. Namun, tidak dijelaskan sejak kapan. Selaku bawahan, dia pasrah. Hanya bisa mengikuti perintah atasan. 

Meski sudah dicopot, beberapa kali dia tetap absen ke kantor wali kota Jakarta Timur. Sebatas absen, tanpa kerja. Dia juga bingung. Tak ada kerjaan. Masih digaji atau tidak. Posisinya serba salah.

"Posisi saya di mana juga bingung. Kan serba susah. Saya kerja enggak diakui karena sudah pensiunkan gubernur," kelakar Bambang.

Mantan Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi juga diperlukan sama. Dipensiunkan. Padahal, Tri baru akan pensiun pada Januari 2019. 

Bila alasan Anies memberhentikan Wali Kota berdasarkan umur dan waktu pensiun, seharusnya Anies tak mengangkat Rustam Effendi sebagai Wali Kota Jakarta Barat. Pasalnya, Rustam lahir lebih dulu, yakni 13 Oktober 1960. Sedang Tri lahir pada 25 Desember 1960.

(Baca juga: Pergantian Wali Kota DKI Dinilai Menabrak Aturan)

"Kalau umur jadi alasan, kenapa yang lebih tua diangkat? Saya sama Pak Rustam saja tuaan Pak Rustam, sama Pak Husein (Bupati Kepulauan Seribu) saja tuaan Pak Husein walaupun beda bulan," ungkap dia. 

Kabar pencopotan itu diterima satu hari sebelum pelantikan. Bedanya, Tri dikabarkan melalui sambungan telepon, bukan melalui pesan WhatsApp.

"Enggak pernah (dikasih surat). Enggak pernah (dijelaskan alasannya). Tanya saja semua (Wali Kota) enggak pernah. Ditelepon doang," tutur dia. 

Sejak Kamis, 5 Juli hingga Minggu, 15 Juli 2018 Tri nganggur. Beruntung, Senin, 16 Juli 2018 Tri ditempatkan di Badan Pusat Sumber Daya Manusia. 

Tapi, tak jelas juga posisinya. Dalam Surat Keputusan yang ia terima, dirinya hanya ditugaskan sebagai pelaksana. 

"Enggak ada (jabatan). Pelaksana saja. Tunjangan jabatan nol, tidak ada," pungkas dia.

Sejumlah wali kota dan SKPD belum memasuki masa pensiun namun sudah dicopot. Mereka adalah Mantan Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi, Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede, dan Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana.

Sementara SKPD yang belum memasuki masa pensiun ialah Kepala Dinas Pariwisata  dan Kebudayaan DKI Jakarta,  Tinia Budiati, Kepala Dinas Kesehatan Koesmedi, Kepala Dinas Ketenagakerjaan DKI Priyono, dan beberapa lainnya.

Perombakan wali kota dan SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mendapat sorotan dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Anies diduga menyalahi prosedur terkait pencopotan itu. 

(Baca juga: Kinerja Jadi Alasan Pemprov DKI Rombak SKPD)





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id