Jakarta: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah membeberkan alasan perombakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Salah satunya, karena jajaran kepala dinas dianggap lamban bekerja.
"Kalo dianggap lambat, evaluasi adalah hak kepala daerah. Kemarin sudah dilakukan tim evaluasi," kata Saefullah di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 16 Juli 2018.
Saefullah enggan membeberkan kajian yang dilakukan tim, namun perombakan telah dilakukan berdasarkan evaluasi. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pun dinilai tepat. Karena, perlu percepatan mewujudkan janji kepala daerah.
"Karena kepala SKPD adalah ujung tombak kepala daerah untuk mewujudkan visi misi dan janji-janji saat kampanye. (Maka) harus diselesaikan," katanya.
Lebih lanjut, ia juga menyanggah adanya proses tak transparan dalam perombakan. Sebab, pergantian itu merupakan hak prerogratif kepala daerah. Sehingga, tak masalah jika formasi satuan kerja diubah sewaktu-waktu tanpa sepengetahuan pihak lain.
"Proses bagaimana? Ini kan haknya kepala daerah. Mau sekarang diberhentikan satu dua kepala daerah boleh-boleh saja," jelas Saefullah.
Terakhir, Kepala Panitia Seleksi SKPD ini mengklaim mendapat dukungan DPRD dalam bongkar pasang jajaran kepala dinas. DPRD disebut tak masalah jika kepala dinas berkinerja lamban dicopot.
DPRD, kata dia, melihat perumusan anggaran dilakukan melalui usulan dari SKPD. Jika proyek mangkrak atau penyerapan tak maksimal, maka wajar ada pergantian.
"Tadi bagus teman-teman DPRD mendukung Pemprov kalo ada SKPD enggak berkinerja baik, bisa digantikan. Dan sudah kita lakukan untuk Kadis Pendidikan dan Kesehatan. Istilahnya gagal perencanaan," kata Saefullah.
Jakarta: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah membeberkan alasan perombakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Salah satunya, karena jajaran kepala dinas dianggap lamban bekerja.
"Kalo dianggap lambat, evaluasi adalah hak kepala daerah. Kemarin sudah dilakukan tim evaluasi," kata Saefullah di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 16 Juli 2018.
Saefullah enggan membeberkan kajian yang dilakukan tim, namun perombakan telah dilakukan berdasarkan evaluasi. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pun dinilai tepat. Karena, perlu percepatan mewujudkan janji kepala daerah.
"Karena kepala SKPD adalah ujung tombak kepala daerah untuk mewujudkan visi misi dan janji-janji saat kampanye. (Maka) harus diselesaikan," katanya.
Lebih lanjut, ia juga menyanggah adanya proses tak transparan dalam perombakan. Sebab, pergantian itu merupakan hak prerogratif kepala daerah. Sehingga, tak masalah jika formasi satuan kerja diubah sewaktu-waktu tanpa sepengetahuan pihak lain.
"Proses bagaimana? Ini kan haknya kepala daerah. Mau sekarang diberhentikan satu dua kepala daerah boleh-boleh saja," jelas Saefullah.
Terakhir, Kepala Panitia Seleksi SKPD ini mengklaim mendapat dukungan DPRD dalam bongkar pasang jajaran kepala dinas. DPRD disebut tak masalah jika kepala dinas berkinerja lamban dicopot.
DPRD, kata dia, melihat perumusan anggaran dilakukan melalui usulan dari SKPD. Jika proyek mangkrak atau penyerapan tak maksimal, maka wajar ada pergantian.
"Tadi bagus teman-teman DPRD mendukung Pemprov kalo ada SKPD enggak berkinerja baik, bisa digantikan. Dan sudah kita lakukan untuk Kadis Pendidikan dan Kesehatan. Istilahnya gagal perencanaan," kata Saefullah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DRI)
