Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. ANT/M Adimaja.
Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. ANT/M Adimaja.

Temuan 'Anggaran Siluman' Pemprov DKI

Nasional pemprov dki kisruh apbd dki
Theofilus Ifan Sucipto • 30 Oktober 2019 14:03
Jakarta:Kejanggalan penyusunan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menarik perhatian. Teranyar, ditemukan anggaran Rp82,8 miliar untuk pembelian lem Aibondalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
 
Hal itu pertama kali disampaikan legislator Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana. William juga menemukan anggaran Rp124 miliar untuk belanja bolpoin di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
 
Kejanggalan penggunaan uang rakyat tersebut bukan kali pertama. Beberapa kali rencana alokasi aggaran Pemprov DKI Jakarta dikritisi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Misalnya, pada awal Oktober 2019, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp2,4 miliar untuk renovasi rumah dinas gubernur. Dana itu hendak dipakai untuk membuat lift.
 
"Enggak, enggak, enggak jadi," kata Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.
 
Heru mencoret pengadaan lift dalam anggaran tersebut. Tahun lalu, anggaran lift untuk rumah gubernur lolos dalam APBD DKI.
 
Selain lift, Heru menyampaikan komponen paling besar ada di perbaikan bagian atap. Sebab, rumah dinas gubernur menggunakan kayu jati asli. Namun, Heru tidak memerinci besaran renovasi atap. Dia hanya menyebut 'hampir berapa ratus juta lah.'
 
Perubahan anggaran juga terjadi dalam pembahasan ajang balapan Formula E. Awalnya, Pemprov DKI menganggarkan Rp340 miliar, kemudian naik menjadi Rp360 miliar.
 
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta kala itu Triwisaksana menyebut terdapat kesalahan dalam penghitungan biaya penyelenggaraan. Sebab, mata uang yang dikonversi ke dalam rupiah ialah Poundsterling, bukan dolar Amerika Serikat (US$).
 
"Jadi anggaran untuk Formula E disetujui besarannya Rp360 miliar. Sudah disetujui bersama, tinggal diajukan ke paripurna pembahasan raperda anggarannya," kata Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.
 
Kenaikan anggaran tersebut dikritisi Sekretaris Jenderal FITRA Misbakhul Hasan. Kenaikan anggaran dianggap tidak wajar.
 
"Nah ini yang kemarin Seknas FITRA sempat kritisi karena prosesnya begitu singkat," ujar Sekjen FITRA Misbakhul Hasan saat diwawancarai tim Metro TV, Rabu 14 Agustus 2019.
 
Selang dua hari, Pemprov DKI kembali mengajukan kenaikan anggaran Formula E menjadi Rp934 miliar. Potensi penambahan anggaran itu akan dibebankan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
 
Dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta dijelaskan angka Rp934 miliar itu untuk biaya penyelenggaraan dan asuransi Formula E. Rinciannya, 22 juta Poundsterling atau setara Rp379 juta untuk penyelenggaraan dan 35 juta Euro atau setara Rp556,7 juta untuk asuransi.
 
Angka tersebut dikritisi Ketua Komisi E kala itu, Syahrial. Dia khawatir ajang balap internasional itu tidak berdampak pada ekonomi Jakarta.
 
"Begini, kita lihat ini sukses apa enggak. Kalau sukses pelaksanaannya saja sudah banyak pertanyaan oleh wartawan apa dampak buat kita. Dengan anggaran Rp900 miliar, hampir Rp1 triliun," kata Syahrial di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019
 
Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pun juga pernah dikritisi. Berdasarkan kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) anggaran TGUPP pada 2020 mencapai Rp26,5 miliar atau naik Rp7,5 miliar.
 
Anggaran TGUPP DKI terus naik selama dua tahun terakhir semenjak Anies menjabat. Pada APBD-P 2017, dana TGUPP hanya Rp1 miliar. Anggaran naik menjadi Rp16,2 miliar di APBD-P 2018.
 
Anggaran TGUPP naik lagi pada APBD 2019 menjadi Rp19,8 miliar, tetapi direvisi menjadi Rp18,99 di APBD-P 2019. Kenaikan diklaim untuk menyesuaikan pendapatan anggota TGUPP sesuai dengan jenjang pendidikan.
 
"Kenaikan untuk antisipasi penambahan dan penyesuaian grade anggota," kata Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan saat dihubungi, Jumat, 4 Oktober 2019.
 
Temuan 'Anggaran Siluman' Pemprov DKI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. MI/Ramdani.
 
Anies Meradang
 
Dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa kali mengomeli bawahannya terkait anggaran belanja tak penting. Anies mengomentari belanja kertas yang mencapai ratusan miliar.
 
"Ini karena kecil-kecil, sembunyi-sembunyi sana sini, lolos, yang meloloskan siapa? Gubernur DKI Jakarta yang (disebut) meloloskan itu, betul enggak Bapak Ibu semua? Kita-kita ini yang meloloskan, makanya ini kita petani(menelisik secara cermat)satu-satu," kata Anies dalam rapat yang diadakan pada Rabu, 23 Oktober 2019.
 
Anies meminta seluruh kepala dinas memperbaiki kejanggalan anggaran yang ditemukan. Kepala dinas, kata dia, harus bisa mempertanggungjawabkan dan menjelaskan setiap anggaran yang masuk dalam rancangan itu.
 
"Saya pesan jangan ada yang disembunyikan, diselipkan, udah terlanjur, tidak ada yang terlanjur. Kalau ada komitmen macam-macam katakan ini instruksi gubernur, batalkan komitmen macam-macam itu," tegas Anies.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif