Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tengah merancang peraturan penggunaan air tanah dibandingkan air PAM. Sandi berharap penggunaan air PAM dapat tersebar merata di kawasan kumuh.
"Oh kawasan kumuh itu PR (pekerjaan rumah) kita ke depan. Kita akan dorong. Jadi ini yang jadi satu home work buat kita yang di kawasan 'kumis kupat', kawasan kumuh miskin dan kumuh padat, kita juga harus salurkan," ujar Sandi di Kediamannya, Rabu, 21 Maret 2018.
Sandi mengakui masyarakat yang tinggal di perumahan elite banyak yang masih menggunakan air tanah. Salah satunya di perumahan tempat dia tinggal, Jalan Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
(Baca juga: Pemprov DKI Lemah terhadap Pencuri Air Tanah)
"Selama ini rumah-rumah yang elite biaya airnya jauh lebih rendah dibanding daerah kumis kupat. Ini yang menimbulkan kemiskinan dan ketimpangan yang luar biasa," tutur Sandi.
Dia meminta Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta segera menertibkan masyarakat yang masih menggunakan air tanah.
"Yang bandel pakai air tanah tolong didatangi saja rumahnya, masing-masing dicek. Karena mereka mungkin ada ketidaktahuan juga, jadi tolong nanti BPRD menertibkan," kata dia.
(Baca juga: PAM Upayakan Perumahan tak Gunakan Air Tanah)
Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tengah merancang peraturan penggunaan air tanah dibandingkan air PAM. Sandi berharap penggunaan air PAM dapat tersebar merata di kawasan kumuh.
"Oh kawasan kumuh itu PR (pekerjaan rumah) kita ke depan. Kita akan dorong. Jadi ini yang jadi satu
home work buat kita yang di kawasan 'kumis kupat', kawasan kumuh miskin dan kumuh padat, kita juga harus salurkan," ujar Sandi di Kediamannya, Rabu, 21 Maret 2018.
Sandi mengakui masyarakat yang tinggal di perumahan elite banyak yang masih menggunakan air tanah. Salah satunya di perumahan tempat dia tinggal, Jalan Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
(Baca juga:
Pemprov DKI Lemah terhadap Pencuri Air Tanah)
"Selama ini rumah-rumah yang elite biaya airnya jauh lebih rendah dibanding daerah kumis kupat. Ini yang menimbulkan kemiskinan dan ketimpangan yang luar biasa," tutur Sandi.
Dia meminta Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta segera menertibkan masyarakat yang masih menggunakan air tanah.
"Yang bandel pakai air tanah tolong didatangi saja rumahnya, masing-masing dicek. Karena mereka mungkin ada ketidaktahuan juga, jadi tolong nanti BPRD menertibkan," kata dia.
(Baca juga:
PAM Upayakan Perumahan tak Gunakan Air Tanah)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
