M Taufik Minta Warga Miskin Dibebaskan Biaya Sewa Rusun

Nur Azizah 14 September 2018 08:40 WIB
rusunawarusun
M Taufik Minta Warga Miskin Dibebaskan Biaya Sewa Rusun
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik - Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Pemprov DKI Jakarta membebaskan biaya sewa rumah susun bagi warga miskin. Menurutnya, banyak warga yang tidak mampu membayar sewa rusun dan menyebabkan mereka menunggak pembayaran.

"Hapuskan dong (biaya sewanya). Kan banyak yang tidak mampu. Kasihan itu," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis 13 September 2018.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, sekitar 16 ribu penghuni rumah susun di 24 lokasi menunggak uang sewa. Nilai tunggakan tak main-main, mencapai Rp27,8 miliar


Selain tunggakan uang sewa, para penghuni juga menunggak uang listrik. Ada lima rusun yang menunggak listrik sampai sebesar Rp1,3 miliar, dan menunggak air sebesar Rp6,9 miliar.

Politikus Partai Gerindra itu juga meminta  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta mengecek ulang warga-warga yang butuh bantuan. Menurutnya, banyak warga yang ekonominya semakin menurun semenjak pindah ke rusun.

"Cek ulang. Kan ada yang dulu berkemampuan. Lalu tiba-tiba mungkin enggak sanggup bayar atau susah. Kalau dibiarkan terus maka harus dibantu. Diputihkan," tutur dia.

(Baca juga: Tunggakan Sewa Rusun Capai Rp27,8 Miliar)

Menanggapi itu, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Meli Budihastuti menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan subsidi sewa. Harga sewa saat ini sudah murah, yakni mulai dari Rp200 ribu hingga Rp400 ribu per bulan.

"Di rusun juga banyak warga terprogram. Mereka yang kena dampak normalisasi. Dan di sana juga enggak semuanya miskin, Pak. Kami sudah berkerja sama dengan Dinas Dukcapil untuk mengetahui identitas mereka dari situ kita bisa lihat aset apa saja yang dia miliki," tutur Meli. 

Meli menuturkan banyak warga rusun yang sebenarnya memiliki bangunan lain dan kendaraan roda empat. Bagi warga yang terbukti tidak mampu akan diberikan fasilitas pemutihan tunggakan. 

"Syaratnya, mereka harus tiga tahun dulu. Itu pun bukan pemutihan biaya sewa. Tapi pemutihan tunggakan listrik dan air. Retribusi sewa tetap harus ditagihkan oleh kementerian keuangan," pungkas Meli. 

(Baca juga: Anies Diminta Berhenti Memainkan Rakyat Kecil)
 



(REN)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id