Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan Indonesia hanya menganut ideologi Pancasila. Tidak ada tempat bagi ideologi lain yang menyeleweng.
"Khilafatul Muslimin atau (ideologi) apa pun yang lain, tidak ada (tempat)," kata Mahfud dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia secara virtual, Senin, 11 Juli 2022.
Mahfud mengatakan iklim demokrasi Indonesia harus terus diperjuangkan. Apalagi, dukungan terhadap sistem demokrasi sangat kuat sejak lama.
"Sehingga harus diperkuat dengan penanaman dan pemantapan ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Mahfud bersyukur sebagian besar masyarakat masih mendukung sistem pemerintahan demokrasi. Hal itu terlihat dari survei Indikator Politik Indonesia pada 16 Juni hingga 24 Juni 2022.
"Ada sekitar 73 persen yang menjawab masih percaya. Ini artinya demokrasi harus kita pertahankan. Tidak ada alternatif lain," papar dia.
Sebanyak 72,8 persen responden menjawab masih mempercayai sistem demokrasi dibanding sistem lainnya. Meskipun, sistem itu dinilai bukan yang paling sempurna.
"Jadi secara umum iman responden terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan sudah tinggi," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei secara daring, Senin, 11 Juli 2022.
Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Target populasi survei adalah warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah.
Wawancara dengan responden dilakukan secara tatap muka oleh pewawancara yang sudah dilatih. Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebut Khilafatul Muslimin sebagai kelompok menyimpang. Kelompok tersebut ingin mengubah ideologi Pancasila.
"Karena di Indonesia sudah ada kesepakatan nasional bahwa negara kita itu negara republik," ujar Ma'ruf di sela-sela kunjungan kerjanya ke peresmian Gedung Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab (Pusiba), Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 22 Juni 2022
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam)
Mahfud MD menegaskan Indonesia hanya menganut ideologi
Pancasila. Tidak ada tempat bagi ideologi lain yang menyeleweng.
"
Khilafatul Muslimin atau (ideologi) apa pun yang lain, tidak ada (tempat)," kata Mahfud dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia secara virtual, Senin, 11 Juli 2022.
Mahfud mengatakan iklim demokrasi Indonesia harus terus diperjuangkan. Apalagi, dukungan terhadap sistem demokrasi sangat kuat sejak lama.
"Sehingga harus diperkuat dengan penanaman dan pemantapan ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Mahfud bersyukur sebagian besar masyarakat masih mendukung sistem pemerintahan demokrasi. Hal itu terlihat dari survei Indikator Politik Indonesia pada 16 Juni hingga 24 Juni 2022.
"Ada sekitar 73 persen yang menjawab masih percaya. Ini artinya demokrasi harus kita pertahankan. Tidak ada alternatif lain," papar dia.
Sebanyak 72,8 persen responden menjawab masih mempercayai sistem demokrasi dibanding sistem lainnya. Meskipun, sistem itu dinilai bukan yang paling sempurna.
"Jadi secara umum iman responden terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan sudah tinggi," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei secara daring, Senin, 11 Juli 2022.
Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode
multistage random sampling. Target populasi survei adalah warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah.
Wawancara dengan responden dilakukan secara tatap muka oleh pewawancara yang sudah dilatih. Survei ini memiliki
margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebut Khilafatul Muslimin sebagai kelompok menyimpang. Kelompok tersebut ingin mengubah ideologi Pancasila.
"Karena di Indonesia sudah ada kesepakatan nasional bahwa negara kita itu negara republik," ujar Ma'ruf di sela-sela kunjungan kerjanya ke peresmian Gedung Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab (Pusiba), Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 22 Juni 2022
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
