Ilustrasi/ANT
Ilustrasi/ANT

Pengembalian Aset First Travel Tak Sulit

Nasional kemelut first travel
Theofilus Ifan Sucipto • 21 November 2019 13:24
Jakarta: Kuasa hukum jemaah First Travel Mustolih Siradj menganggap pengembalian aset korban First Travel tidak sulit. Mahkamah Agung dinilai masih terbawa proses pengembalian aset di kasus serupa.
 
"Kalau Mahkamah Agung (MA) bilang balikin (aset) ribet, (sebenarnya) enggak," kata Mustolih kepada Medcom.id, Kamis, 21 November 2019.
 
Dia menyebut kejadian seperti ini pernah terjadi dengan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang Abu Tour. Padahal, penangananan kasus Abu Tour dipisah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pidana Abu Tour jalan tanpa merampas aset," ujarnya.
 
Mustolih menjelaskan karena status pailitnya berjalan, mekanisme pengembalian aset Abu Tour dilakukan di pengadilan niaga. Hal itu diatur dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 
"Maka walaupun putusan kasasi belum terbit, Pengadilan Negeri Makassar tidak merampas aset sehingga tidak bergejolak," kata dia.
 
Mustolih menyebut MA tidak perlu merasa direpotkan dengan urusan pengembalian aset. Hal itu bakal diurus kurator setelah First Travel dinyatakan pailit.
 
Sebelumnya, Mustolih menyebut ada dua langkah hukum yang bisa dilakukan untuk pengembalian aset. Pertama, mengajukan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). Kedua, meneruskan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga.
 
Langkah itu dilakukan melalui mekanisme gugatan pembatalan homologasi (perdamaian) jemaah sebagai kreditur konkuren. Jika dikabulkan, status First Travel bakal pailit dan diambil alih kurator yang berkoordinasi dengan Kejaksaan. (ADI)
 

(OJE)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif