Ilustrasi-Pulau reklamasi teluk Jakarta. (Foto: ANTARA/Iggoy El Fitra)
Ilustrasi-Pulau reklamasi teluk Jakarta. (Foto: ANTARA/Iggoy El Fitra)

Pemerintah Setop Reklamasi Ilegal di Belitung

Nasional reklamasi
Faisal Abdalla • 12 Juli 2019 08:42
Jakarta: Tim Terpadu Pemerintah menghentikan kegiatan reklamasi tak berizin di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat.
 
“Kegiatan reklamasi di pesisir Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung dihentikan aktivitasnya karena tidak dilengkapi izin yang dipersyaratkan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Agus Suherman, di Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019.
 
Agus mengatakan kegiatan reklamasi ilegal telah menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove di sekitarnya. Selain itu kegiatan reklamasi juga turut menghambat akses keluar masuk kapal nelayan penangkap ikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Atas laporan dari masyarakat, Tim Terpadu Pemerintah lalu menggelar pertemuan dan memperdalam informasi dengan menggali keterangan pihak terkait hingga ke perangkat desa setempat. Hasilnya, tim menilai kegiatan reklamasi di lahan yang mencapai luas dua hektare tersebut telah menimbulkan dampak terhadap ekosistem perairan dan masyarakat nelayan.
 
"Untuk mencegah kerusakan ekosistem yang lebih parah, tim melakukan penyegelan di kawasan reklamasi serta memasang papan larangan melakukan kegiatan di area reklamasi. Selanjutnya, setiap Kementerian/Lembaga terkait akan melakukan proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
 
Baca juga:Luhut: Tak Ada Urusan dengan IMB Pulau Reklamasi
 
Kegiatan reklamasi liar tanpa izin melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 
Selain itu, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, juga mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.
 
Kasus ini berhasil diungkap atas kerja sama instansi pemerintah terkait yang tergabung dalam Tim Terpadu Pemerintah. Selain Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tim Terpadu juga terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Bareskrim Polri, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung.
 
Baca juga:Pakar Hukum: IMB Reklamasi Tak Menyalahi Aturan

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif