Ilustrasi sidang praperadilan - Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan.
Ilustrasi sidang praperadilan - Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan.

Sidang Praperadilan Sofyan Basir Ditunda Bulan Depan

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Cindy • 20 Mei 2019 11:55
Jakarta: Sidang praperadilan tersangka kasus dugaan korupsi kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 Sofyan Basir ditunda hingga bulan depan. Penundaan ini atas permintaan termohon, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Permohonan itu dikabulkan Ketua Hakim Praperadilan Agus Widodo. Sidang ditunda empat minggu.
 
"Kami akan memanggil termohon untuk sidang hari Senin, 17 Juni," kata Hakim Agus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 20 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penundaan ini sempat ditolak oleh pengacara Sofyan Basir, Soesilo Aribowo. Dia meminta penundaan hanya tiga hari.
 
"Sebenarnya kami keberatan, kalau diizinkan diundur tiga hari, " ucap Soesilo.
 
Namun, Hakim Agus tetap memutuskan untuk menunda sidang hingga bulan depan.
 
Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara mengirimi PT PLN (Persero) surat, pada Oktober 2015. Surat pada pokoknya memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Sayangnya, surat tersebut tidak ditanggapi. Johannes akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listnk Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
(Baca juga:Idrus Beberkan Isi Pertemuan dengan Sofyan)
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Selanjutnya pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Padahal, saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyan lalu memerintahkan salah satu Direktur PT PLN merealisasikan PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC.
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(Baca juga:Peran Sofyan Basir Ditelisik Lewat Plt Dirut PLN)
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif