Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Peran Sofyan Basir Ditelisik Lewat Plt Dirut PLN

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Juven Martua Sitompul • 08 Mei 2019 03:15
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik peran Sofyan Basir dalam kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-I lewat Plt Direktur Utama (Dirut) PLN Muhammad Ali. Ia sebelumnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirut PLN nonaktif, Sofyan Basir dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I.
 
Sepanjang pemeriksaan, Ali dicecar soal tindak tanduk Sofyan semasa masih menjadi orang nomor satu di PLN. Penyidik juga mendalami mekanisme kerja sama PLN dengan pihak swasta dalam menggarap proyek.
 
"Didalami bagaimana sebenarnya SOP atau aturan-aturan internal yang berlaku di PLN terkait, misalnya bagaimana proses kontrak kerja sama dengan pihak lain, investasi dan juga kegiatan lain," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara Ali mengakui materi pemeriksaannya terkait peran Sofyan dalam memuluskan perusahaan Blackgold Natural Resources Limited milik Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-I.
 
"Saya ditanya sebagai kapasitasnya sebagai Direktur Human Capital Management tentang Riau-I, semuanya sudah saya jelaskan. Ada 18 pertanyaan," kata Ali usai menjalani pemeriksaan.
 
Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara mengirimi PT PLN (Persero) surat, pada Oktober 2015. Surat pada pokoknya memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Sayangnya, surat tak ditanggapi. Johannes akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listnk Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
Baca:KPK Pertajam Bukti Kongkalikong Sofyan Basir
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Selanjutnya pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Padahal, saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyan lalu memerintahkan salah satu Direktur PT PLN merealisasikan PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC.
 
Baca:Sofyan Basir Dicecar Penandatanganan Kontrak PLTU Riau-I
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif