Sambil Menangis, Bupati Rita Minta Maaf Kepada Masyarakat Kukar
Terdakwa kasus suap pemberian izin lokasi perkebunan di Kutai Kartanegara Rita Widyasari menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (30/5). MI/Susanto.
Jakarta: Bupati nonaktif Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari tak kuasa menahan air mata saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta. Bupati Rita meminta maaf kepada rakyat Kukar. 

"Kepada masyarakat Kabupaten Kukar, dari hati saya yang paling dalam saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya apa yang menimpa saya bisa menjadi pembelajaran untuk lebih baik," kata Bupati Rita sambil menangis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018. 

Baca: Rita Widyasari Dituntut 15 Tahun Penjara


Beberapa kali suara Bupati Rita sempat tersengguk karena tak bisa menahan tangis. Bupati Rita juga mengklaim semua yang didakwakan Jaksa KPK kepada dirinya tidak benar.

"Ketika saya membaca surat tuntutan Jaksa, saya sedih dan mau pingsan. Tetapi saya simpan di dalam hati. Bagaimana mungkin saya dituduhkan menerima uang Rp200 miliar lebih. Saya mencoba mengingat-ingat, namun itu semua tidak benar yang mulia," ungkap Rita

Dalam nota pembelaannya, Bupati Rita juga membantah memerintahkan anggota DPRD Kukar, Khairuddin untuk mengumpulkan fee proyek. Menurutnya kedekatannya dengan Khairudin hanya sebatas sebagai rekan senior di dunia politik.

Politisi Partai Golkar itu kembali sesenggukan ketika ia meminta maaf kepada keluarganya. Ia meminta majelis hakim dapat menjatuhkan vonis seringan mungkin karena dirinya masih memiliki tanggungan anak-anak yang masih kecil.

"Dengan kerendahan hati, izinkan saya meminta maaf kepada suami dan anak-anak saya. Yang membuat saya merasa sangat sedih karena keterbatasan ruang kebebasan saat ini. Saya sadari pula saya kehilangan banyak momen kebersamaan indah dengan mereka," pungkasnya.

Baca: Legal PT Centra Lingga Diperiksa Terkait TPPU Rita

Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari dituntut hukuman 15 tahun penjara. Ia juga dituntut membayar denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Rita telah terbukti menerima gratifikasi senilai Rp250 miliar. Selain itu, Politikus Partai Golkar itu juga dinilai terbukti menerima Rp6 miliar dan Rp5 miliar dari pemilik PT Golden Sawit Prima Hery Susanto Gun alias Abun.

Dalam surat tuntutan, jaksa merinci Rita menerima gratifikasi sejumlah pengusaha setiap kali ada permohonan perizinan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Uang itu ia terima selama periode Juni 2010 hingga Agustus 2012.

Terkait penerimaan gratifikasi, Rita dan Khairudin dinilai telah melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sementara terkait penerimaan suap, Rita dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.



(DEN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id