Rita Widyasari Dituntut 15 Tahun Penjara
Terdakwa kasus suap pemberian izin lokasi perkebunan di Kutai Kartanegara Rita Widyasari menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: Antara/Wahyu Putro A.
Jakarta: Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari dituntut hukuman 15 tahun penjara. Ia juga dituntut membayar denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Rita telah terbukti menerima gratifikasi senilai Rp250 miliar. Selain itu, Politikus Partai Golkar itu juga dinilai terbukti menerima Rp6 miliar dan Rp5 miliar dari pemilik PT Golden Sawit Prima Hery Susanto Gun alias Abun.

"Menuntut majelis hakim menyatakan terdakwa Rita Widyasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa Ahmad Burhanuddin saat membaca surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 25 Juni 2018.


Khairuddin, anggota DPRD Kukar sekaligus orang kepercayaan Rita yang didakwa ikut menerima gratifikasi, juga dituntut hukuman 13 tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.

Dalam menyusun surat tuntutan, jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Hal yang memberatkan, perbuatan Rita dan Khairudin dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu, keduanya juga dinilai berbelit-belit selama proses persidangan dan tidak berterus terang. Pertimbangan yang meringankan, keduanya dinilai bersikap sopan selama proses persidangan.

Hakim juga diminta memberikan hukuman tambahan kepada keduanya. Jaksa menuntut agar hak politik keduanya dicabut selama lima tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana pokok.

Baca: Lourinho Diperiksa terkait Kasus Pencucian Uang Rita

Dalam surat tuntutan, jaksa merinci Rita menerima gratifikasi sejumlah pengusaha setiap kali ada permohonan perizinan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Uang itu ia terima selama periode Juni 2010 hingga Agustus 2012.

Terkait penerimaan gratifikasi, Rita dan Khairudin dinilai telah melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sementara terkait penerimaan suap, Rita dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.



(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id