Polemik TWK KPK Tak Perlu Sampai ke 'Meja' Presiden Hingga Peluang Area Publik di DKI Dibuka

Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan agar semua polemik tidak diadukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Khusus soal polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah diatur Badan Kepegawaian Negara (BKN).   "Jangan semua persoalan itu lari ke presiden. Terus ngapain yang di bawah? saya pikir persoalan kepegawaian itu ada yang mengatur," ujar Moeldoko di Jakarta, Rabu, 18 Agustus 2021.   BKN, kata Moeldoko, memiliki standar tersendiri dalam mengatur TWK. Sehingga, Jokowi semaksimal mungkin tidak terlibat. Jokowi bekerja untuk mengatasi persoalan negara dalam skala besar. Sedangkan persoalan teknis telah diserhkan ke jajarannya.   "Itu memang strukturnya harus begitu agar apa, agar struktur organisasi bernegara ini berjalan efektif, kalau enggak berbelit nanti," kata dia. Baca selengkapnya di sini Berita lain yang membetot minat pembaca di Kanal Nasional Medcom.id, yakni adanya sejumlah kepala daerah yang kerap menutupi data penyebaran covid-19. Tujuan menutupi data itu membentuk citra positif. Kondisi tersebut bahkan membuat Presiden Jokowi gusar. Sebab, data perkembangan covid-19 di daerah dan pusat tak pernah sinkron. "Ada dimensi politik di tingkat lokal, ini jarang dibahas, bagaimana lokal yang mencicil data untuk kepentingan supaya image daerahnya bagus," ujar Abetnego dalam diskusi virtual, Rabu, 18 Agustus 2021.   Abetnego menyebut permasalahan ini membuat kurva penanganan covid-19 bergerak stagnan. Dia menyebut salah satu data yang dipermainkan daerah ialah angka kematian. "Orang yang sudah dari bulan Mei mati baru dimasukkan sekarang," tuturnya. Baca selengkapnya di sini Artikel berikutnya yang menarik perhatian pembaca, yaitu terkait pelonggaran kebijakan penanganan covid-19 di DKI Jakarta. Salah satunya, wacana membuka kembali area publik di Ibu Kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan sejumlah area publik di Ibu Kota berpeluang dibuka. Taman Impian Jaya Ancol sudah lebih dahulu dibuka dengan sejumlah persyaratan.   "Insyaallah (tempat lain menyusul dibuka)," ujar Ariza di Jakarta, Rabu, 18 Agustus 2021.   Menurut Ariza, pelonggaran disesuaikan dengan kondisi covid-19 di suatu daerah yang semakin baik. Mulai dari penurunan kasus covid-19 hingga jumlah penduduk yang divaksinasi meningkat. Pertimbangan seperti itu memungkinkan untuk melonggarkan aktivitas masyarakat. Namun, politikus Partai Gerindra itu tetap meminta masyarakat di rumah meski sejumlah tempat mendapat pelonggaran. "Karena rumah tempat terbaik, laksanakan prokes disiplin patuh bertanggung jawab begitu juga laksanakan PPKM level 4 dengan tanggung jawab," kata Ariza. Baca selengkapnya di sini Artikel terkait kelanjutan polemik TWK pegawai KPK dan kasus covid-19 di Kanal Nasional Medcom.id terus diperbarui. Simak selengkapnya hanya di sini.