Soal Polemik TWK, Moeldoko: Jangan Semua Persoalan Lari ke Presiden

Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan agar tidak semua polemik diadukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Khusus soal polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah diatur Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Jangan semua persoalan itu lari ke presiden. Terus ngapain yang di bawah? saya pikir persoalan kepegawaian itu ada yang mengatur," ujar Moeldoko di Jakarta, Rabu, 18 Agustus 2021. BKN, kata Moeldoko, memiliki standar tersendiri dalam mengatur TWK. Sehingga, Jokowi semaksimal mungkin tidak terlibat. Jokowi bekerja untuk mengatasi persoalan negara dalam skala besar. Sedangkan persoalan teknis telah diserhkan ke jajarannya. "Itu memang strukturnya harus begitu agar apa, agar struktur organisasi bernegara ini berjalan efektif, kalau enggak berbelit nanti," kata dia. Baca: Ombudsman Ancam Mengadu ke Jokowi Jika KPK Menolak Rekomendasi TWK Batas waktu pelaksanaan rekomendasi Ombudsman terkait TWK untuk KPK berakhir hari ini. Jika tidak dilaksanakan, Ombudsman bakal memberikan rekomendasi itu ke Jokowi. "Dalam waktu resolusi jika laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) tetap tidak dilaksanakan, baru akan diterbitkan rekomendasi Ombudsman RI ke presiden dan DPR," kata Ketua Ombudsman Mochamad Najih melalui keterangan tertulis, Senin, 16 Agustus 2021. Najih mengatakan saat ini pihaknya masih menelaah penolakan KPK soal rekomendasi TWK. Namun, proses itu tidak memperpanjang tenggat waktu pelaksanaan rekomendasi Ombudsman.