Yorrys Raweyai Diperiksa KPK
Politikus Golkar Yorrys Raweyai/Medcom.id/Juven
Jakarta: Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia akan menjadi saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Kemarin hari Sabtu ada surat cinta dari KPK. Hari ini jadi saksi untuk saudara Fayakhun (tersangka Fayakhun Andriadi) terkait dengan Bakamla. Gitu saja suratnya," kata Yorrys di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Mei 2018.

Yorrys menjelaskan surat panggilan berbunti penyidik akan mengonfirmasi sejumlah hal terkait pembahasan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Tahun Anggaran 2016 di DPR RI.


"Dan saya pikir kalau mekanisme internal itu kan, memang kami pada saat itu memahami ada perselisihan antara anggaran Bakamla yang seharusnya itu domainnya Komisi XI, tapi dialihkan ke Komisi I," ucap dia.

Baca: Fayakhun Diperiksa sebagai Tersangka

Yorrys menyarankan KPK memanggil semua pihak yang ikut membahas anggaran pengadaan satelit monitoring Bakamla. Terutama, Banggar DPR dan bendahara setiap fraksi. "Yang bertanggung jawab di situ itu. Selain itu ada mekanisme internal," ucap bekas anggota Komisi I DPR itu.

Yorrys mengaku ada kejanggalan dalam pembahasan. "Bakamla itu kan domainnya Komisi XI, bukan Komisi I," tegas dia.

Baca: Staf Ahli Kemhan Diperiksa untuk Tersangka Fayakhun

KPK menetapkan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi (FA) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Tahun Anggaran 2016.

Fayakhun diduga kuat menerima fee Rp12 miliar atas kepengurusan anggaran Bakamla senilai Rp1,2 triliun. Tak hanya fee dalam bentuk rupiah, dia juga diduga menerima uang US$300 ribu dari proyek tersebut.

Uang diterima eks Ketua DPD Partai Golkar DKI itu dari Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah. Uang diberikan secara bertahap, sebanyak empat kali, melalui anak buahnya, Muhammad Adami Okta.

Fayakhun dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



(OJE)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360