Fahri 'Serang' KPK Soal Revisi UU Tipikor
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah/MI/Mohamad Irfan
Jakarta: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah 'menyerang' Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menuding permintaan merevisi UU Tipikor menunjukkan KPK gagal total memberantas korupsi.

"Karena sesungguhnya persoalan korupsi sudah gagal diidentifikasi. Ibarat dokter sudah gagal mengobati. Saya kira sudah terjadi gagal secara masif dalam mendiagnosis korupsi di Indonesia," kata Fahri, Rabu, 28 November 2018.

Baca: KPK Desak Revisi UU Tipikor


Fahri memandang KPK 'melempar handuk' dengan menyerahkan segala sesuatu kepada kepala negara melalui peraturan pengganti undang-undang (perppu). Fahri memandang pemberantasan korupsi sebaiknya dikembalikan kepada lembaga inti penegak hukum, yakni kepolisian dan kejaksaan.

Namun, posisi KPK justru terlihat sangat lemah bila akhirnya perppu benar diterbitkan. Kinerja KPK pun perlu dipertanyakan.

"Membuat perppu tidak lebih daripada bukti KPK menyerah dan tidak sanggup lagi memberantas korupsi," ucap dia.

Baca: Pemerintah Siap Mengkaji Revisi UU Tipikor

KPK mendorong adanya revisi UU Tipikor. Lembaga antirasuah bahkan telah bertemu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Yasonna meminta KPK segera merampungkan draf. Kemenkumham akan menjalankan tugas dengan memastikan revisi UU Tipikor masuk program legislasi nasional di DPR.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id