Menkumham Yasonna Laoly/MTVN/Damar Iradat
Menkumham Yasonna Laoly/MTVN/Damar Iradat

Pemerintah Siap Mengkaji Revisi UU Tipikor

Nasional kpk tipikor
Juven Martua Sitompul • 27 November 2018 13:42
Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly segera mengkaji usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pemerintah memahami urgensi revisi UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tersebut.
 
"Yang pertama tadi disampaikan perampasan aset, ini sangat penting," kata Yasonna di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 27 November 2018.
 
Baca: KPK Desak Revisi UU Tipikor

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Yasonna memastikan usulan KPK soal delapan rekomendasi hasil review implementasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dipertimbangkan masuk revisi UU Tipikor. Poin yang diusulkan KPK ialah penindakan di sektor swasta; perdagangan pengaruh; memperkaya diri sendiri secara tidak sah; dan melibatkan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
 
KPK diminta segera menyiapkan draf revisi UU Tipikor. KPK bisa mendorong dari bawah. Semua pihak terkait bisa duduk bersama menyusun draf revisi UU Tipikor.
 
"Saya kira ini bisa kita dorong lebih cepat, saya kira begitu," ujarnya.
 
Baca: DPD Dukung Revisi UU Tipikor
 
Kemenkumham bakal melaksanakan tugasnya mendonrong revisi UU Tipikoor massuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Yasonna memastikan revisi UU Tipikor jadi prioritas pemerintah.
 
"Komisi III juga sudah respons, yang perlu sekarang kita buat time table dari KPK dan kita semua," ucap dia.
 

(OJE)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif