Pemerintah Siap Mengkaji Revisi UU Tipikor

Juven Martua Sitompul 27 November 2018 13:42 WIB
kpktipikor
Pemerintah Siap Mengkaji Revisi UU Tipikor
Menkumham Yasonna Laoly/MTVN/Damar Iradat
Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly segera mengkaji usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pemerintah memahami urgensi revisi UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tersebut.

"Yang pertama tadi disampaikan perampasan aset, ini sangat penting," kata Yasonna di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 27 November 2018.

Baca: KPK Desak Revisi UU Tipikor


Yasonna memastikan usulan KPK soal delapan rekomendasi hasil review implementasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dipertimbangkan masuk revisi UU Tipikor. Poin yang diusulkan KPK ialah penindakan di sektor swasta; perdagangan pengaruh; memperkaya diri sendiri secara tidak sah; dan melibatkan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

KPK diminta segera menyiapkan draf revisi UU Tipikor. KPK bisa mendorong dari bawah. Semua pihak terkait bisa duduk bersama menyusun draf revisi UU Tipikor.

"Saya kira ini bisa kita dorong lebih cepat, saya kira begitu," ujarnya.

Baca: DPD Dukung Revisi UU Tipikor

Kemenkumham bakal melaksanakan tugasnya mendonrong revisi UU Tipikoor massuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Yasonna memastikan revisi UU Tipikor jadi prioritas pemerintah.

"Komisi III juga sudah respons, yang perlu sekarang kita buat time table dari KPK dan kita semua," ucap dia.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id