KPK Desak Revisi UU Tipikor

Juven Martua Sitompul 27 November 2018 12:01 WIB
kpkkasus korupsitipikor
KPK Desak Revisi UU Tipikor
Ketua KPK Agus Rahardjo - Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) harus segera direvisi. Perubahan UU Tipikor dinilai penting dan mendesak.

"Tadi ada hal yang sangat penting mendesak, genting, harus diwujudkan yaitu perubahan UU Tipikor.,Menurut saya ini mendesak," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam paparan hasil review putaran I & II UNCAC, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 27 November 2018.

Agus menyebut UU Tipikor milik Indonesia belum sepenuhnya meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) ke dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC tahun 2003. Pemerintah baru menjalankan delapan rekomendasi hasil review implementasi UNCAC.


Sementara itu, 24 rekomendasi dari review implementasi UNCAC belum dilaksanakan pemerintah sepenuhnya. Salah satu hal yang membuat revisi UU Tipikor mendesak ialah perilaku korupsi kepala daerah.

Mengingat, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah justru tidak membuat efek jera terhadap kepala daerah lainnya. "Jadi, kegentingannya penyelenggara negara bisa habis karena ditanggapi, kita harus segera berubah," ujarnya.

Agus menyebut peran masyarakat juga perlu masuk dalam UU Tipikor. Masyarakat, kata dia, wajib dilibatkan secara aktif dalam pencegahan dan penindakan korupsi.

"Itu esensinya penting karena selama ini penegak hukum yang bergerak, masyakat belum bergerak," ucap Agus.

(Baca juga: Arsul Nilai Pidana Korupsi di UU Tipikor Salah Kaprah)

Pada kesempatan itu, Agus juga membandingkan dengan penegakan kasus korupsi di Singapura, salah satu negara yang sudah mengimplementasikan UNCAC. Singapura telah menyentuh tindak pidana korupsi hingga ke sektor swasta.

Agus mengatakan di Indonesia sedikitnya ada 26 aktivitas yang dianggap bukan ranah pidana rasuah, sementara di Singapura hal itu justru masuk pada perbuatan korupsi. Salah satu contohnya yakni penyedia ikan tongkol yang menyuap pihak restoran bisa ditindak oleh lembaga antikorupsi Singapura.

"Banyak sekali contoh yang kadang kita tidak berpikir itu korupsi, misalnya dealer mobil mendekati produsen kendaraan bermotornya, kita banyak sekali aktivitas seperti itu," kata Agus.

Terkait itu, Agus meminta pemerintah khususnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk mengkaji revisi UU Tipikor. Terpenting, memasukkan penindakan sektor swasta, termasuk perdagangan pengaruh serta memperkaya diri sendiri secara tidak sah ke dalam UU Tipikor.

"Menkumham mohon dukungannya di waktu sependek ini kita punya UU tipikor yang baru," kata dia. 

(Baca juga: DPD Dukung Revisi UU Tipikor)


 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id