Kesaksian Boediono Memperkuat Bukti Penerbitan SKL BLBI Bermasalah

Damar Iradat 20 Juli 2018 12:03 WIB
kasus blbi
Kesaksian Boediono Memperkuat Bukti Penerbitan SKL BLBI Bermasalah
Juru bicara KPK Febri Diansyah - MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Kesaksian Menteri Keuangan periode 2001-2004, Boediono, dan mantan anggota Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Todung Mulya Lubis, dinilai memperkuat dakwaan jaksa kepada Syafruddin Arsyad Temenggung. Dari kesaksian keduanya, konstruksi kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) semakin jelas. 

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan kesaksian Boediono dan Todung memperkuat sejumlah poin krusial dalam surat dakwaan. Di antaranya soal penghapusan utang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dari Rp3,9 triliun menjadi Rp1,1 triliun. 

"Dari keterangan saksi, terdakwa pernah mengusulkan penghapusan hutang petani tambak sebesar Rp2,8 triliun, sehingga tersisa hanya Rp1,1 trilin," kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat, 20 Juli 2018. 


Boediono juga bersaksi tidak pernah ada keputusan kabinet atas usulan penghapusan utang dari Sjamsul Nursalim selaku pemilik BDNI. Syafruddin, masih menurut keterangan Boediono, justru melaporkan pada KKSK seolah-olah ada keputusan kabinet yang menyetujui penghapusan tersebut.

Sementara itu, dari kesaksian Todung, diketahui dalam pendapat hukum TBH, menyatakan Sjamsul Nursalim selaku obligor telah melakukan misrepresentasi. Pasalnya, Sjamsul tidak mengungkap kondisi aset piutang petani tambak Dipasena yang diserahkan pada BPPN berada dalam kondisi macet.

(Baca juga: Boediono Sebut BPPN Minta Utang Petambak Diringankan)

"Dari fakta-fakta yang muncul di persidangan tersebut, kami memandang satu persatu dalil yang disampaikan JPU KPK terbukti.

Syafruddin Arsyad Temenggung sebelumnya didakwa merugikan negara hingga Rp4,58 triliun terkait SKL BLBI. Ia diduga telah menghapus piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nurslaim kepada petani tambak yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira.

Syafruddin juga dinilai menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Saat itu, Syafruddin menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul, meskipun dia belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI terhadap petambak.

Dalam kasus ini, Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
(Baca juga: Boediono tak Mendapat Laporan Misrepesentasi BDNI dari Syafruddin)
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id