Ayah-Anak Koruptor Divonis 5,5 Tahun Penjara
Terdakwa kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari, Sulawesi Tenggara, yang juga Mantan Wali Kota Kendari Asrun (kanan) bersama anaknya yang juga Wali Kota nonaktif Kendari Adriatma Dwi Putra (kiri) - ANT/Muhammad Adimaja.
Jakarta: Wali Kota nonakti Kendari Adriatma Dwi Putra dan eks calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun divonis hukuman 5 tahun dan 6 bulan penjara. Ayah-anak itu juga diwajibkan membayar denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan. 

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan, keduanya terbukti menerima suap Rp2,8 miliar dari Direktur PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah. Selain itu, Asrun juga dinyatakan terbukti menerima Rp4 miliar dari Hasmun.

"Menyatakan terdakwa Adriatma Dwi Putra dan Asrun terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Oktober 2018.


Dalam memvonis keduanya, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah aspek. Hal yang memberatkan, hakim menilai perbuatan keduanya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. 

Selain itu, keduanya juga tidak mengakui serta tidak menyelesali perbuatannya. Sementara hal yang meringankan, keduanya belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga.

(Baca juga: Jaksa Sebut PDI Perjuangan Kecipratan Uang Suap Asrun)

Hakim menyatakan, uang suap Rp2,8 miliar diterima Adriatma agar Hasmun mendapat jatah proyek pembangunan jalan Bungkukoto-Kendari New Port tahun 2018-2020. Sementara, Rp4 miliar yang diterima Asrun merupakan pemberian lantaran Hasmun mendapat sejumlah proyek di Pemkot Kendari saat Asrun menjabat Wali Kota.

Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut agar keduanya dihukum delapan tahun penjara.

Adriatma terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, Asrun terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(Baca juga: Adriatma Sebut Duit Rp2,8 Miliar Pinjaman dari Asrun)

 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id