Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

KPK Sita Dokumen dari Kantor Ditjen Cipta Karya

Nasional OTT di Kementerian PUPR
Fachri Audhia Hafiez • 04 Januari 2019 11:01
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan suap kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terhadap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018. Salah satunya Kantor Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penggeledahan yang dilakukan Kamis, 3 Januari 2019 siang hingga malam itu juga dilakukan di dua lokasi lainnya.

"Penggeledahan juga dilakukan di rumah tersangka Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP), Irene Irma; dan rumah tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Toba I, Donny Sofyan Arifin," kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat, 4 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Febri mengatakan, dari ketiga lokasi yang digeledah itu, penyidik KPK menyita sejumlah barang. Penyitaan berupa dokumen-dokumen proyek dan keuangan, serta barang bukti elektronik. Pada Rabu, 2 Januari 2019, KPK juga menggeledah tiga rumah tersangka. Ketiga lokasi yang digeledah yakni rumah Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, rumah Direktur Utama PT Wijaya Kesuma Emindo (WKE) Budi Suharto, dan rumah Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Yuliana Enganita Dibyo.

Dari penggeledahan, penyidik menyita uang Rp200 juta dan deposito senilai Rp1 miliar. Sejumlah dokumen keuangan dan proyek SPAM di sejumlah daerah turut disita. 

(Baca juga: KPK Bidik Tersangka Baru Suap Proyek Penyediaan Air)


Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka. Mereka, yakni pihak pemberi Direktur Utama PT WKE, Budi Suharto; Direktur PT WKE, Lily Sundarsih; Direktur PT TSP, Irene Irma; dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian pihak penerima, yakni Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare; PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kusrinah; Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba I, Donny Sofyan Arifin.

Total barang bukti yang disita KPK dalam perkara ini yaitu Rp3,3 miliar, SGD23.100, dan USD3.200.

Anggiat diduga menerima fee untuk memuluskan proyek-proyek itu sebesar Rp850 juta dan USD5 ribu, Meina menerima Rp1,42 miliar dan USD22 ribu. Kemudian, Nazar menerima Rp2,9 miliar dan Donny menerima 170 juta.

Atas perbuatannya, Budi, Lily, Irene, dan Yuliana selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan, Anggiat, Meina, Nazar dan Donny selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca juga: KPK Diminta Buka Tabir Korupsi Proyek Penyediaan Air)
 


(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi