Korupsi. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.
Korupsi. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.

KPK Diminta Buka Tabir Korupsi Proyek Penyediaan Air

Nasional OTT di Kementerian PUPR
03 Januari 2019 10:44
Jakarta: Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Masykur, berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka tabir dugaan korupsi mega proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pasigala. Menurutnya, aksi lancung itu merupakan sesuatu yang kejam karena dilakukan saat masyarakat Palu dan sekitarnya masih berduka akibat gempa.
 
Pernyataan itu disampaikannya terkait adanya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap beberapa pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama pihak swasta, akhir Desember lalu.
 
“Kami berharap KPK yang melakukan OTT tersebut KPK mampu membuka tabir dugaan korupsi mega proyek SPAM Pasigala,” kata dia, melalui keterangan tertulis, Kamis, 3 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Masykur menilai ada dua hal krusial di balik kasus tersebut. Pertama, proyek itu menyangkut kepentingan pemenuhan hak korban bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Sigi.
 
“Khususnya megaproyek SPAM Pasigala. Ratusan miliar dana negara sudah digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur pemenuhan kebutuhan air bersih di kawasan Pasigala,” kata Masykur.
 
Baca: KPK Kecam Korupsi Proyek Penyediaan Air di Palu
 
Lebih lanjut, Masykur menekankan, sampai di masa akhir pembangunan infrastruktur tersebut, hasilnya tidak memuaskan karena tidak berfungsi baik. Sehingga, manfaatnya belum dirasakan sesuai dokumen perjanjian dan rencana induk SPAM Pasigala.
 
“Padahal kita mendambakan SPAM Pasigala sejak 2016, namun hasilnya tidak seperti ekspektasi. Program baik seperti ini dinilai gagal sebelum dioperasionalkan,” kata dia.
 
Kedua, ucap Masykur, usai bencana 28 September 2018, hampir seluruh instalasi air milik negara terganggu, termasuk jaringan instalasi air milik PDAM. Air menjadi masalah mendasar dan mendesak di tempat pengungsian dan di permukiman warga.
 
“Atas nama warga korban, kita harap KPK segera menuntaskan dugaan korupsi yang saat ini sedang ditangani. Kita tidak ingin megaproyek di daerah bencana, termasuk SPAM Pasigala ini, dijadikan bancakan korupsi. Ini demi kemanusiaan dan rasa keadilan warga korban bencana alam," kata Masykur.
 
Ia berharap kasus korupsi di proyek sumber air ini tak menghambat proses pemulihan pemenuhan instalasi air bersih di kawasan Pasigala. Megaproyek SPAM Pasigala sudah menghabiskan anggaran negara lebih dari Rp500 miliar. Dikerjakan sejak 2009 secara multiyears melalui APBN, selebihnya melalui partisipasi APBD Sulteng Rp60 miliar.
 
Baca:KPK Sita Rp3,3 Miliar Terkait Suap PUPR
 
KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus korupsi SPAM. Terdiri atas empat penerima dan empat pemberi. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka penerima antara lain:
1. Kepala Satker SPAM Strategis/PPK SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare,
2. PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah,
3. Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan
4. PPK SPAM Toba Donny Sofyan Arifin.
 
Sementara yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi, yaitu:
1. Dirut PT WKE Budi Suharto,
2. Direktur PT WKE Lily Sundarsih,
3. Direktur PT TSP Irene Irma, dan
4. Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.
 
Total suap yang diduga diterima para pejabat Kementerian PUPR itu adalah Rp5,3 miliar, USD5.000, dan SGD22.100. Duit itu diduga merupakan bagian dari fee 10 persen dari total nilai proyek Rp 429 miliar yang didapat oleh kedua perusahaan itu.
 
KPK juga telah menyita deposito bernilai Rp1 miliar, uang sekitar Rp200 juta, serta sejumlah dokumen proyek yang berkaitan dengan kasus yang ditangani dari rumah seorang tersangka. Tercatat, KPK telah menggeledah dua lokasi pada 31 Desember 2018, yakni di kantor SPAM di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dan kantor PT Wijaya Kusuma Emindo, di Pulogadung, Jakarta Timur.
 
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengemukakan nilai proyek sumber air minum yang dikerjakan PT WKE dan PT TSP itu mencapai Rp400 miliar.
 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif