Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

KPK Bidik Tersangka Baru Suap Proyek Penyediaan Air

Nasional OTT di Kementerian PUPR
Fachri Audhia Hafiez • 04 Januari 2019 07:12
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan suap kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018. Pengembangan perkara berpotensi menjerat tersangka baru.

"Kalau buktinya cukup akan kami cermati dalam proses pengembangan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 3 Januari 2019.

KPK terus mengumpulkan bukti-bukti dengan menggeledah sejumlah lokasi. Febri bilang, tak menutup kemungkinan ada peran petinggi Kementerian PUPR.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Febri mengungkapkan penyidik banyak menemukan sebaran proyek SPAM. Hal ini juga menjadi acuan KPK untuk melakukan pengembangan kasus. "Itu yang perlu kami dalami lebih lanjut apakah ini hanya berhenti di level PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) saja, atau memang ada pihak lainnya di Kementerian PUPR yang juga terlibat," ujar Febri.

Namun, KPK belum berencana memanggil pejabat tinggi di Kementerian PUPR untuk diperiksa. Saat ini penyidik fokus melakukan penggeledahan di sejumlah tempat.

"Belum ada daftar saksi yang akan dipanggil, nanti kalau sudah ada dinformasikan saksi yang akan dipanggil apakah dari pihak PUPR atau swasta tentu akan kami umumkan," jelas Febri.

(Baca juga: KPK Sita Deposito Rp1 Miliar)

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka. Kedelapan tersangka itu yakni, sebagai pihak pemberi Direktur Utama PT Wijaya Kesuma Emindo (WKE), Budi Suharto; Direktur PT WKE, Lily Sundarsih; Direktur PT TSP, Irene Irma; dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.

Kemudian sebagai pihak penerima, Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau PPK SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare; PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kusrinah; Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba I, Donny Sofyan Arifin.

Total barang bukti yang diamankan KPK dalam perkara ini yaitu Rp3,3 miliar, SGD23.100, dan USD3.200.

Anggiat diduga menerima fee untuk pemulusan proyek-proyek itu sebesar Rp850 juta dan USD5 ribu, Meina menerima Rp1,42 miliar dan USD22 ribu. Kemudian, Nazar menerima Rp2,9 miliar dan Donny menerima 170 juta.

Atas perbuatannya, Budi, Lily, Irene, dan Yuliana selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan, Anggiat, Meina, Nazar dan Donny selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Baca juga: KPK Kecam Korupsi Proyek Penyediaan Air di Palu)
 


(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi