Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

KPK Sita Deposito Rp1 Miliar

Nasional OTT di Kementerian PUPR
Fachri Audhia Hafiez • 03 Januari 2019 12:14
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan kasus dugaan suap kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018. Sejumlah barang bukti disita.
 
Ketiga lokasi yang digeledah yakni rumah Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, Direktur Utama PT Wijaya Kesuma Emindo (WKE) Budi Suharto, dan Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Yuliana Enganita Dibyo.
 
"Dari ketiga lokasi disita uang Rp200 juta dan deposito setidaknya senilai Rp1 miliar, serta sejumlah dokumen-dokumen, keuangan dan dokumen proyek SPAM di sejumlah daerah," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis, 3 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Febri mengatakan, penggeledahan berlangsung sejak Rabu, 2 Januari 2019 pukul 15.00 WIB hingga dini hari tadi. Penggeledahan kali ini merupakan tindak lanjut penggeledahan pada Senin, 31 Desember 2018.
 
Kala itu, lembaga antirasuah menggeledah kantor Satuan Kerja Pengembangan SPAM Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang berlokasi di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat dan kantor PT WKE di Pulogadung, Jakarta Timur. KPK menyita sejumlah dokumen, uang tunai Rp800 juta dan Closed Circuit Television (CCTV).
 
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka. Kedelapan tersangka itu yakni, sebagai pihak pemberi Direktur Utama PT WKE, Budi Suharto; Direktur PT WKE, Lily Sundarsih; Direktur PT TSP, Irene Irma; dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.
 
(Baca juga:KPK Diminta Buka Tabir Korupsi Proyek Penyediaan Air)
 
Kemudian sebagai pihak penerima, Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare; PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kusrinah; Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba I, Donny Sofyan Arifin.
 
Total barang bukti yang disita KPK dalam perkara ini yaitu Rp3,3 miliar, SGD23.100, dan USD3.200.
 
Anggiat diduga menerima fee untuk pemulusan proyek-proyek itu sebesar Rp850 juta dan USD5 ribu, Meina menerima Rp1,42 miliar dan USD22 ribu. Kemudian, Nazar menerima Rp2,9 miliar dan Donny menerima 170 juta.
 
Atas perbuatannya, Budi, Lily, Irene, dan Yuliana selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.
 
Sedangkan, Anggiat, Meina, Nazar dan Donny selaku penerima disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
(Baca juga:Suap Proyek Air Minum Sistematis)

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi