Penahanan Enam Tersangka Suap Pengesahan RAPBD Jambi Diperpanjang

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan enam tersangka kasus suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Keenam tersangka kembali mendekam dibui untuk 30 hari ke depan. "Penyidik KPK melaksanakan penahanan lanjutan untuk para tersangka berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi yang kedua selama 30 hari," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 29 September 2020. Untuk penahanan tiga tersangka, yakni mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Cornelis Buston (CB), mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 AR Syahbandar (ARS), dan mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Chumaidi Zaidi (CZ) diperpanjangan mulai 21 September 2020 sampai 20 Oktober 2020. Selanjutnya, perpanjangan penahanan untuk dua tersangka mantan Anggota DPRD Jambi 2014-2019, yaitu Parlagutan Nasution (PN) dan Tadjudin Hasan (TH) dimulai sejak 28 September 2020 sampai 27 Oktober 2020. Terakhir, tersangka mantan Anggota DPRD Jambi 2014-2019 Cekman (CM) dimulai 3 Oktober 2020 sampai 1 November 2020. Keenamnya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam perkara tersebut, KPK total telah menetapkan tersangka sebanyak 18 orang dan dari jumlah itu, 12 di antaranya telah diproses hingga persidangan. Para pihak yang diproses tersebut terdiri dari gubernur, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD, dan pihak swasta.     Perkara ini diawali dengan kegiatan tangkap tangan pada 28 November 2017. Dalam perkembangannya, KPK mengungkap praktik uang 'ketok palu' tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2018, namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2017. Baca: Eks Sekretaris MA Segera Disidang Terkait Suap dan Gratifikasi Rp46 M Diduga para unsur pimpinan DPRD Jambi meminta uang 'ketok palu', menagih kesiapan uang 'ketok palu', melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut, meminta jatah proyek, dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta hingga Rp600 juta per orang. Para unsur pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas, dan menagih uang 'ketok palu'. Selanjutnya, menerima uang untuk jatah fraksi sekitar Rp400 juta hingga Rp700 juta, dan/atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp100juta, Rp140juta, hingga Rp200 juta. Para anggota DPRD Jambi diduga mempertanyakan apakah ada uang 'ketok palu', mengikuti pembahasan di fraksi masing-masing, dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta hingga Rp200 juta per orang.