Buron kasus korupsi cessie Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra. MI/Soleh
Buron kasus korupsi cessie Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra. MI/Soleh

Tak Ada Alasan Djoko Tjandra Dibiarkan Bebas Melenggang

Nasional kasus korupsi
Kautsar Widya Prabowo • 30 Juni 2020 00:58
Jakarta: Pengamat hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera meringkus terdakwa kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali Djoko Tjandra. Ia telah menjadi buronan negara sejak 2009 silam.
 
"Status Djoko Tanjandra (sebagai) buronan, mestinya waktu masuk ke Indonesia sudah ditangkap," ujar Abdul kepada Medcom.id, Senin, 29 Juni 2020.
 
Kejagung yang terkesan lambat dalam meringkus burnonan kelas kakap itu diyakini memunculkan stigma negatif di tengah masyarakat. Korps Adhyaksa dianggap sengaja membiarkan Djoko bebas melenggang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kejaksaan Agung dapat dianggap membiarkan buronan kelas kakap itu berkeliaran di Indonesia," tuturnya.
 
Baca: Mengaku Sakit, Djoko Tjandra Tak Hadir di Sidang PK
 
Dia menilai tidak ada alasan lagi yang dapat memperlambat proses ekesekusi Djoko. Termasuk upaya peninjaun kembali (PK) yang diajukan dirinya serta status kewarganegaraanya di Papua Nugini.
 
"Kewarganegaraannya yang warga negara Papua Nugini tidak menghalangi hukum Indonesia berlaku hukum pidananya," tuturnya.
 
Sementara itu, Kejaksaan Agung mengisyaratakan belum ingin menangkap terdakwa kasus korupsi cassie (hak tagih) Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra. Djoko diberikan keleluasan untuk dapat menghadiri persidangan peninjau kembali (PK) yang diajukannya.
 
"Kita kan harus menghargai dulu dia mengajukan PK. Nanti perkembanganya situasional," ujar Jaksa pada Kejagung Budit Triono, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 29 Juni 2020.
 
Baca: Jaksa Agung Perintahkan Jajarannya Segera Eksekusi Djoko Tjandra
 
Djoko merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Kejaksaan pernah menahan Djoko pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Tapi hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata.
 
Kejaksaan mengajukan PK terhadap kasus Djoko ke Mahkamah Agung pada Oktober 2008. Majelis hakim memvonis Djoko dua tahun penjara dan harus membayar Rp15 juta. Uang milik Djoko di Bank Bali Rp546,166 miliar dirampas negara. Imigrasi juga mencegah Djoko.
 
Djoko kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini, pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan kemudian menetapkan Djoko sebagai buronan.
 

(SUR)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif