Komisi I DPR Minta Pemerintah tak Terlalu Reaktif Hadapi Berita Hoax

medcom.id, Jakarta: Pemerintah dinilai jangan terlalu reaktif menghadapi geliat dunia maya. Utamanya, dalam menghadapi situs atau media sosial yang menyudutkan, negatif, dan hoax atau menyebar kebohongan.   Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menilai jika pemerintah terlalu reaktif, malah bisa membuat gaduh suasana.   "Jangan terlalu reaktif pemerintah, karena bisa membuat semakin panik," kata Effendi dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017).   (Baca: Pemerintah Blokir 800 Ribu Situs Hingga Desember 2016).   Effendi sepakat pemerintah mesti mengendalikan peredaran informasi di jagat maya. Tapi, jangan sampai jadi mengatur kebablasan. Belum lagi, belum ada cara ampuh yang dinilai mampu mengatur adil aktifitas di jagat maya.   "Terminologi mengatur itu maka akan sulit membawanya ke alam mana. Orde baru kah? ini repot," imbuh Effendi.   Anggota Komisi I DPR lainnya, Sukamta juga berharap pemerintah tak kelabakan menghadapi sebaran informasi hoax. Lebih baik, kata dia, pemerintah sebaiknya mawas diri dan bekerja dengan baik   "Kalau pemerintah bekerja benar maka hoax akan hilang sendiri," kata Sukamta.   (Baca: DPR: Badan Siber Jangan Berambisi Mengatur Perilaku Netizen).   Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan menyebut sudah 800 ribu situs diblokir pemerintah. Mayoritas dari situs yang diblokir adalah laman yang memuat konten pornografi. Situs lain yang turut diblokir adalah yang memuat konten diduga radikal, provokatif, juga hoax.