Pansel Jamin Cegah Konflik Kepentingan Capim KPK dari Polri

Jakarta: Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel capim KPK) menjamin dapat mencegah konflik kepentingan jika nantinya ada anggota Polri yang terpilih menjadi pimpinan KPK berikutnya. Proses seleksi akan lebih ketat untuk mencegah hal itu terjadi. Anggota Pansel Capim KPK Al Araf menyebut kekhawatiran ihwal konflik kepentingan bila anggota Polri mendaftar dan kemudian terpilih menjadi pimpinan KPK bisa dicegah lewat seleksi yang ketat. Apalagi, selama proses seleksi masyarakat juga bisa ikut memantau. "Sehingga konflik-konflik kepentingan itu akan sulit kalau kemudian proses seleksi dilakukan secara bertahap," ujar Al Araf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019. Pansel mengaku tak bisa melarang anggota Polri yang ingin mendaftar. Namun begitu, ia berharap anggota Polri yang mendaftar sebagai capim KPK memiliki integritas dan kapasitas yang baik. "Kalau pun ada calon dari kepolisian mendaftar, ya mereka harus ikut tahapan seleksi yang benar. Dan kedua adalah mereka (anggota Polri) memiliki integritas dan kapasitas yang baik," jelasnya. Baca juga: Pimpinan KPK Jilid V Harus Bebas Kepentingan Ia menambahkan pengalaman sejauh ini mantan anggota Polri yang menjadi pimpinan KPK cukup bagus. Salah satunya yakni Bibit Samad Rianto. Bibit disebut bekerja maksimal memberantas korupsi saat jadi pimpinan KPK. "Bibit juga kan dulu malah ribut sama polisi. Jadi, selama ini juga ada calon-calon dari Polri yang pernah jadi pimpinan KPK dan bekerja maksimal," jelas dia. Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel capim KPK) jumpa pers usai menemui Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Foto: Medcom.id/Damar Iradat Direktur Imparsial itu menambahkan, dalam proses seleksi kali ini, pansel juga melibatkan sejumlah lembaga negara, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung, Badan Nasional Pensnggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menelusuri rekam jejak para calon. Ia menjamin pansel akan bekerja transparan dalam menjaring calon pimpinan KPK. "Jadi esensinya adalah sepanjang pansel bekerja secara transparan saya rasa itu menjadi kunci mengecek calon-calon pimpinan yang baik di masyarakat," tuturnya. Baca juga: Pansel Tak Mau Kecolongan Capim Terpapar Radikalisme Pendaftaran seleksi calon pimpinan KPK sudah dibuka mulai hari ini, Senin, 17 Juni 2019. Masa pendaftaran akan berlangsung hingga 4 Juli 2019. Anggota pansel lainnya, Harkristuti Harkiswono mengatakan pansel akan melakukan serangkaian seleksi secara bertahap. Pertama yakni seleksi administrasi kepada pihak yang mendaftar. Setelah itu, mereka yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mengikuti uji kompetensi. Kemudian, pendaftar akan menjalani profile assesment. Para pendaftar yang lulus tahap ini berikutnya akan menjalani sesi wawancara. Para peserta seleksi calon pimpinan KPK juga akan mengikuti tes kesehatan. "Jadi, kami berharap para calon itu sehat ketika masuk sehingga tidak akan menggangu jalannya pemberantasan korupsi ketika mereka menjabat sebagai pimpinan KPK," tandasnya.