Jakarta: Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau kecolongan ada capim terpapar ideologi radikalisme. Karena itu, dalam proses seleksi kali ini pansel menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"Berbagai hal dinamika yang terjadi adalah terkait radikalisme. Artinya, pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungannya ke sana," kata Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019.
Anggota Pansel Capim KPK Hamdi Moeloek mengatakan BNPT merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki otoritas dan data keterkaitan ideologi radikal. Untuk itu, pansel meminta BNPT bisa menelisik rekam jejak para calon.
"Jadi dari semua calon yang masuk kita perlakukan sama, siapa pun dia. Tolong di-tracking (telusuri), apakah ada kemungkinan-kemungkinan indikasi terpapar ideologi radikal," kata Hamdi.
Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia itu menegaskan persoalan radikalisme tak bisa didiamkan. Apalagi, dari sejumlah hasil penelitian, saat ini ideologi radikalisme sudah berinfiltrasi ke sejumlah lembaga.
(Baca juga: Presiden Tak Ikut Campur Pencarian Pimpinan KPK)
Karena itu, pansel mewaspadai agar pimpinan KPK berikutnya terbebas dari ideologi radikalisme. Apalagi, pansel sudah berkomitmen agar pimpinan KPK periode 2019-2023 harus bebas dari ideologi radikal dan kepentingan lainnya.
"Saya kira sesuatu yang normatif sebenarnya, bahwa hari ini kita lebih ekstra hati-hati, kalau dari dulu mungkin Anda bertanya, dulu ini kok enggak ada. Dulu juga tidak ada tracking tentang kemungkinan punya riwayat narkotika," jelas dia.
Hamdi meminta masalah ini tidak ditafsirkan terlalu jauh. Sebab, menurutnya, apa yang direncanakan pansel sebatas kewaspadaan.
"Mohon jangan ini ditafsirkan terlau jauh, macam-macam begitu. Kita hanya ingin lebih berhati-hati terhadap semua kemungkinan itu," tegas Hamdi.
Selain BNPT, pansel juga menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN). Kerja sama dengan BNN tidak hanya untuk menelisik apakah capim menggunakan narkoba atau tidak, lebih jauh, Pansel meminta BNN untuk menelusuri apakah capim terkait dengan sindikat narkotika atau tidak.
Jakarta: Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau kecolongan ada capim terpapar ideologi radikalisme. Karena itu, dalam proses seleksi kali ini pansel menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"Berbagai hal dinamika yang terjadi adalah terkait radikalisme. Artinya, pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungannya ke sana," kata Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019.
Anggota Pansel Capim KPK Hamdi Moeloek mengatakan BNPT merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki otoritas dan data keterkaitan ideologi radikal. Untuk itu, pansel meminta BNPT bisa menelisik rekam jejak para calon.
"Jadi dari semua calon yang masuk kita perlakukan sama, siapa pun dia. Tolong di
-tracking (telusuri), apakah ada kemungkinan-kemungkinan indikasi terpapar ideologi radikal," kata Hamdi.
Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia itu menegaskan persoalan radikalisme tak bisa didiamkan. Apalagi, dari sejumlah hasil penelitian, saat ini ideologi radikalisme sudah berinfiltrasi ke sejumlah lembaga.
(Baca juga:
Presiden Tak Ikut Campur Pencarian Pimpinan KPK)
Karena itu, pansel mewaspadai agar pimpinan KPK berikutnya terbebas dari ideologi radikalisme. Apalagi, pansel sudah berkomitmen agar pimpinan KPK periode 2019-2023 harus bebas dari ideologi radikal dan kepentingan lainnya.
"Saya kira sesuatu yang normatif sebenarnya, bahwa hari ini kita lebih ekstra hati-hati, kalau dari dulu mungkin Anda bertanya, dulu ini kok enggak ada. Dulu juga tidak ada
tracking tentang kemungkinan punya riwayat narkotika," jelas dia.
Hamdi meminta masalah ini tidak ditafsirkan terlalu jauh. Sebab, menurutnya, apa yang direncanakan pansel sebatas kewaspadaan.
"Mohon jangan ini ditafsirkan terlau jauh, macam-macam begitu. Kita hanya ingin lebih berhati-hati terhadap semua kemungkinan itu," tegas Hamdi.
Selain BNPT, pansel juga menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN). Kerja sama dengan BNN tidak hanya untuk menelisik apakah capim menggunakan narkoba atau tidak, lebih jauh, Pansel meminta BNN untuk menelusuri apakah capim terkait dengan sindikat narkotika atau tidak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
