Gubernur Papua Lukas Enembe menggunakan rompi orange tahanan KPK (Medcom.id/Can)
Gubernur Papua Lukas Enembe menggunakan rompi orange tahanan KPK (Medcom.id/Can)

Menerjemahkan Kesaksian Pemimpin Bumi Cenderawasih

Candra Yuri Nuralam • 12 Januari 2023 09:08
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernur Papua Lukas Enembe pada Rabu, 11 Januari 2023. Waktu dan lokasi pengumuman penahanan kemarin sempat berubah.
 
KPK sejatinya menjadwalkan konferensi penahanan di markasnya sekitar pukul 11.00 WIB. Namun, berdasarkan pertimbangan internal dari Lembaga Antikorupsi, jadwal dan lokasinya diubah.
 
Lembaga Antikorupsi itu memindahkan konferensi pers di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat sekitar pukul 16.30 WIB. Para pewarta yang berada di Gedung Merah Putih KPK sontak langsung bergegas ke lokasi yang ditentukan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tim humas KPK langsung memberikan arahan menuju ke lantai empat Gedung Paviliun Kartika, RSPAD Gatot Soebroto saat para wartawan tiba. Tak lama saat pewarta menunggu, Lukas keluar dari lift di bagian kanan lokasi konferensi pers.
 
Lukas terlihat duduk di kursi roda yang didorong oleh penyidik KPK. Dia memakai baju pasien dengan rompi oranye khas tahanan Lembaga Antikorupsi.
 
"Pak Lukas, Pak Lukas," ucap para wartawan saat itu.
 
Lukas hanya mengangkat kedua tangannya yang diborgol oleh penyidik. Tatapannya lurus ke depan, sesekali dia menengok ke arah para wartawan.

Baca: 19 Simpatisan Lukas Enembe Ditangkap, 1 Tewas 18 Masih Diperiksa


Lukas sempat dibiarkan terdiam di depan lift oleh penyidik sampai rombongan Ketua KPK Firli Bahuri masuk ke tempat konferensi pers. Isi kelompok itu yakni, Firli beserta ajudannya, juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri dan rombongan dokter dari RSPAD Gatot Soebroto.
 
Kursi roda Lukas digiring penyidik usai Firli dan rombongannya berjalan ke mimbar konferensi pers. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada para wartawan.
 
Penyidik memarkirkan kursi roda beserta Lukas di samping kiri Firli. Posisinya membelakangi para wartawan yang berdiri di depan pentolan Lembaga Antikorupsi itu.
 
"Selamat sore rekan-rekan semuanya, terima kasih kehadiran pada sore hari ini di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta," ucap Ali Fikri membuka konferensi pers.
 
Setelah itu, Firli menjelaskan status hukum Lukas, beserta penahanan dan pembantarannya karena sakit. Total pembicaraan Firli dengan para pewarta sekitar 30 menit.
 
Ada yang menarik dari kesulurah pembicaraan Firli dengan para wartawan. Yakni, saat dia menjelaskan bakal mengupayakan meminta keterangan Lukas meski kondisinya sakit.

Baca: KPK Pastikan Aliran Dana Rp560 M Lukas Enembe di Kasino Luar Negeri Tetap Diusut


Pengacara Lukas sejatinya menjelaskan Gubernur Papua itu sulit berkomunikasi karena sakit. Berarti, KPK akan sulit meminta keterangan orang nomor satu di Bumi Cenderawasih, sebab kondisinya kurang fit.
 
Namun, si Nahkoda KPK ini mengatakan mau mendatangkan ahli untuk menerjemahkan kesaksian Lukas nanti. Tujuannya untuk menegaskan isyarat si Gubernur Papua saat keterangannya sulit dimengerti.
 
"Tentu ini kita akan menggunakan ahli. Ada ahli bahasa, ada ahli isyarat, semuanya kita akan gunakan dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Lukas Enembe," ujar Firli.
 
KPK ingin pemberkasan Lukas bisa diselesaikan sesuai batas waktu yang sudah diatur dalam undang-undang. Karenanya, permasalahan komunikasi Gubernur Papua itu harus diakali agar kasus ini bisa diadili di depan meja hijau.
 
Nahkoda Lembaga Antikorupsi itu juga menegaskan bakal menyelesaikan kasus ini. Termasuk, mengusut dosa lain Lukas.
 
"Kita tidak berhenti di situ, kita akan bekerja untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi lainnnya," tegas Firli.

Kabar Pencucian Uang

Firli Bahuri menegaskan pengusutan kasus Lukas Enembe tidak berhenti hanya di dugaan suap dan gratifikasi. Lembaga Antirasuah juga bakal mendalami kemungkinan pencucian uang yang dilakukan orang nomor satu di Bumi Cenderawasih itu.
 
"KPK pun memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang," kata Firli.

Baca: Kesehatan Lukas Enembe Dipantau Banyak Dokter Spesialis


Firli mengatakan pengusutan pencucian uang hukumnya wajib bagi KPK saat ini. Dugaan itu bakal dicari tahu berbarengan dengan pengusutan kasus utama Lukas.
 
"KPK selalu saja menggandengkan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang," tegas Firli.

Kabar Duit di Kasino Luar Negeri

KPK menegaskan terus mengusut kabar adanya aliran dana sebersar Rp560 miliar milik Lukas Enembe di kasino di luar negeri. Informasi itu awalnya dibongkar oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 
"Bagaimana dengan tidak pidana uang yang beradar yang digunakan oleh LE (Lukas Enembe) di kasino, ada yang lain. Semua informasi akan ktia pakai dalam rangka penyelesaian perkara-perkara tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka LE," tegas Firli.
 
Pencarian bukti aliran dana ke tempat judi itu bakal diusut berbarengan dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas. Firli memastikan bakal mengusut semua pelanggaran hukum yang dilakukan Gubernur Papua itu.
 
"Yang pasti adalah tentang informasi yang berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, itu akan kita tindak lanjuti," ucap Firli.

Duduk Perkara

Kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas bermula ketika Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka mengikutsertakan perusahaannya untuk mengikuti beberapa proyek pengadaan infrastruktur di Papua pada 2019 sampai dengan 2021. Padahal, korporasi itu bergerak di bidang farmasi.
 
KPK menduga Rijatono bisa mendapatkan proyek karena sudah melobi beberapa pejabat dan Lukas Enembe sebelum proses pelelangan dimulai. Komunikasi itu diyakini dibarengi pemberian suap.
 
Kesepakatan dalam kongkalikong Rijatono, Lukas, dan pejabat di Papua lainnya yakni pemberian fee 14 persen dari nilai kontrak. Fee harus bersih dari pengurangan pajak.
 
Setidaknya, ada tiga proyek yang didapatkan Rijatono atas pemufakatan jahat itu. Pertama yakni peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar.
 
Lalu, rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar. Terakhir, proyek penataan lingkungan venue menembang outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.
 
Lukas diduga mengantongi Rp1 miliar dari Rijatono. KPK juga menduga Lukas menerima duit haram dari pihak lain.
 
Rijatono disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sedangkan, Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
(LDS)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif