Gubernur Papua Lukas Enembe ditahan KPK/Medcom.id/Candra
Gubernur Papua Lukas Enembe ditahan KPK/Medcom.id/Candra

KPK Pastikan Aliran Dana Rp560 M Lukas Enembe di Kasino Luar Negeri Tetap Diusut

Candra Yuri Nuralam • 12 Januari 2023 08:32
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan terus mengusut kabar adanya aliran dana sebersar Rp560 miliar milik Gubernur Papua Lukas Enembe di kasino di luar negeri. Informasi itu awalnya dibongkar oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 
"Bagaimana dengan tidak pidana uang yang beradar yang digunakan oleh LE (Lukas Enembe) di kasino, ada yang lain. Semua informasi akan ktia pakai dalam rangka penyelesaian perkara-perkara tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka LE," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Kamis, 12 Januari 2023.
 
Pencarian bukti aliran dana ke tempat judi itu bakal diusut berbarengan dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas. Firli memastikan bakal mengusut semua pelanggaran hukum yang dilakukan Gubernur Papua itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Yang pasti adalah tentang informasi yang berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, itu akan kita tindak lanjuti," ucap Firli.
 
Lukas bakal dipenjara di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur selama 20 hari pertama mulai dari 11 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2023. Upaya paksa itu langsung dibantarkan sementara karena kondisi kesehatannya menurun.

Baca: Kesehatan Lukas Enembe Dipantau Banyak Dokter Spesialis


KPK tidak mau memaksakan meneruskan kasus saat Lukas sakit. Dia harus menjalani penanganan medis sampai dinyatakan sehat.
 
Dengan begini, penahanan Lukas diundur. Waktu pemenjaraannya bakal dilanjutkan saat sudah sehat.
 
Kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas bermula ketika Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka mengikutsertakan perusahaannya untuk mengikuti beberapa proyek pengadaan infrastruktur di Papua pada 2019 sampai dengan 2021. Padahal, korporasi itu bergerak di bidang farmasi.
 
KPK menduga Rijatono bisa mendapatkan proyek karena sudah melobi beberapa pejabat dan Lukas Enembe sebelum proses pelelangan dimulai. Komunikasi itu diyakini dibarengi pemberian suap.
 
Kesepakatan dalam kongkalikong Rijatono, Lukas, dan pejabat di Papua lainnya yakni pemberian fee 14 persen dari nilai kontrak. Fee harus bersih dari pengurangan pajak.
 
Setidaknya, ada tiga proyek yang didapatkan Rijatono atas pemufakatan jahat itu. Pertama yakni peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar.
 
Lalu, rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar. Terakhir, proyek penataan lingkungan venue menembang outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.

Baca: Miris dengan Lukas Enembe, Firli Sebut Pembangunan Daerah Harusnya Berikan Stimulus


Lukas diduga mengantongi Rp1 miliar dari Rijatono. KPK juga menduga Lukas menerima duit haram dari pihak lain.
 
Rijatono disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sedangkan, Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
(LDS)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif