KY Selidiki Dugaan Pungli ke Hakim

Lina Herlina 14 September 2018 08:08 WIB
pungli
KY Selidiki Dugaan Pungli ke Hakim
Ilustrasi pungli - Medcom.id
Jakarta: Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari memastikan pihaknya akan segera membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terkait laporan iuran yang dibebankan pada sejumlah hakim di daerah. 

"Kalau ada laporan, tentu kita akan melakukan pemeriksaan dan tim pasti dibentuk sesegera mungkin. Tentu kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mengambil suatu keputusan," tutur Aidul saat dihubungi Media Indonesia, Kamis, 13 September 2018. 

Aidul menyebut bila dalam pemeriksaan tak ditemukan indikasi suap maka iuran dinilai tidak melanggar. Apalagi iuran benar-benar untuk kepentingan internal. 


Meski begitu, Aidul khawatir iuran akan membebani para hakim dan mendorong mereka untuk melakukan perbuatan tidak etis dan bahkan tindak pidana korupsi.

Aidul mengaku pihaknya sudah melakukan investigasi sejak lama. KY juga kerap menemukan hal seperti ini berlangsung cukup lama.

"Sebetulnya kita sudah melakukan semacam investigasi dan bagi kami hal seperti ini sudah berlangsung cukup lama. Kita juga sudah menyampaikan juga kepada Mahkamah Agung," terang Aidul.

Bahkan menurutnya, dalam pertemuan antara pimpinan KY dan MA hal tersebut sudah disampaikan. 

(Baca juga: MA tak Toleransi Aparatur Peradilan Culas)

"Hal yang kita khawatirkan hanya beban keuangan yang dirasakan oleh para hakim di daerah itu akan mendorong tindak pidana korupsi. Tetapi, kalau memang iuran itu dilakukan dengan sukarela dan jelas akuntabilitas dari penggunaan dananya, sebetulnya itu tidak ada masalah. Arena itu menjadi bagian dari internal organisasi," terang Aidul.

Misalnya, turnamen tenis tingkat nasional. Karena anggarannya di luar APBN, penanganannya tentu dilakukan di antara para hakim itu sendiri.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan persoalan yang sama memang sempat muncul pada masa lalu. Namun, pihaknya berharap iuran itu tanpa paksaan.

"Prinsip dasarnya jangan sampai ada paksaan (dalam iuran), bahwa ada penyelenggaraan dalam sebuah institusi sebagai kegiatan peningkatan kebersamaan jangan sampai berkonsekuensi memaksa pihak yang ada untuk membayar sejumlah uang karena ada risiko lain baik merasa terpaksa maupun mencari sumber uang yang harus dicarikan," terang Febri.

(Baca juga: Potret Buram Korupsi di Pengadilan)


 



(REN)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id