Ilustrasi KPK. Foto: MI.
Ilustrasi KPK. Foto: MI.

NasDem: Dewan Pengawas KPK Jangan 'Masuk Angin'

Nasional Revisi UU KPK
Arga sumantri • 18 September 2019 13:01
Jakarta: Anggota Fraksi NasDem Irma Suryani sepakat pembentukan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). NasDem mengingatkan dewan pengawas KPK harus kuat.
 
"Jangan sampai nanti dibentuk pengawas, justru pengawasnya yang 'masuk angin', untuk apa?" kata Irma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.
 
Irma mengatakan dewan pengawas KPK tak berarti bila tidak memiliki peran kuat. Dewan pengawas yang lemah justru melemahkan Lembaga Antirasuah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Itu yang harus kita sama-sama kawal, sama-sama jaga. Masyarakat harus mengawal ini juga, termasuk kita semua," tegas dia.
 
Irma menilai Parlemen juga perlu mengawal dewan pengawas KPK. Pembentukan dewan pengawas jadi konsekuensi direvisinya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
 
"Kemudian jangan sampai kontraproduktif," tegas dia.
 
KPK periode 2019-2023 bakal memiliki dewan pengawas. UU baru KPK Bab V Pasal 37A mengatur dewan pengawas terdiri dari lima orang. Dewan pengawas akan memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.
 
Kemudian, Pasal 37E mengatur dewan pengawas KPK diangkat dan ditetapkan Presiden Republik Indonesia. Pasal ini juga mengatur presiden harus membentuk panitia seleksi guna menjaring nama calon dewan pengawas.
 
Penjaringan calon dewan pengawas ditenggat 14 hari. Presiden harus menyampaikan hasilnya ke DPR. Namun, sifatnya konsultasi. Artinya, calon dewan pengawas tak perlu mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana mekanisme pemilihan pimpinan KPK.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif